KPK Minta BNP2TKI Dilikuidasi, Gatot: Silakan Saja

Jakarta - KPK membuat rekomendasi kepada Presiden SBY terkait keberadaan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sudah saatnya BNP2TKI dilikuidasi atau berubah bentuk. Apa komentar Kepala BNP2TKI Gatot Abdul Mansyur?

"Terkait rekomendasi likuidasi, diambil alih atau ketiga berubah bentuk, silakan saja," kata Gatot saat dihubungi detikcom, Kamis (7/8/2014).

Bila rekomendasi KPK itu akhirnya dilaksanakan presiden, maka Gatot hanya berharap satu hal yaitu fungsi BNP2TKI sebagai badan perlindungan dan penempatan tidak hilang. Banyak TKI masih membutuhkan keberadaan orang-orang yang peduli soal dua masalah tersebut.

"Bukan hanya di airport, yang besar itu ada di penempatan perlindungan kerjasama luar negeri. Selama ini kita sudah menempatkan 6.000 orang per tahun, fungsi itu kan bagus," terang mantan Dubes Arab Saudi ini.

Menurut Gatot, sistem yang dimiliki oleh BNP2TKI saat ini sudah bagus. Namun memang untuk praktik pemerasan, masih terjadi dan itu melibatkan oknum-oknum yang korup.

"Jadi awalnya ide bagus, namun di perjalanan ya memang karena TKI banyak duit, jadi tergiur, ada yang diakalin, dipalakin di luar, di masjid, sampai pos hansip. Itu sudah masuknya wilayah kriminal umum," tegas Gatot yang baru memimpin BNP2TKI selama empat bulan ini.

Sebelumnya, KPK akan mengajukan surat rekomendasi ke Presiden SBY terkait evaluasi kinerja BNP2TKI. Lembaga antikorupsi ini berharap ada perubahan mendasar pada badan tersebut, sehingga bisa lebih efektif.

"Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," ujar Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja.

Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif keberadaannya.

(mad/nrl)