Terima 5 Buku PR dari Jokowi, Ahok: Ya Risiko Politik

Jakarta - Menjelang pelantikan sebagai presiden RI ketujuh, Joko Widodo mengaku meninggalkan 5 buku PR untuk Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku buku PR tersebut adalah risiko politik.

"Memang harus begitu. Apa-apa yang beliau ingin belum dikerjakan, ya harus kasih ke saya nanti," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

Ahok menyatakan dirinya harus siap sebagai konsekuensi politik. Namun baginya, PR itu sama saja dengan instruksi presiden, dan gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga sama saja.

"Ya risiko politik harus siap ya. Kalau beliau dilantik presiden, ya namanya juga instruksikan, ya harus dikerjakan. Gubernur kan memang perpanjangan tangan pusat. Apalagi sebetulnya gubernur DKI itu harusnya 2 fungsi, satu gubernur provinsi dan kedua gubernur ibu kota," ujar Ahok.

Ahok pun berencana untuk ‎mengubah Perda Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemprov DKI. Sehingga dapat dilakukan perampingan jabatan struktural di jajaran Pemprov DKI.

"Kita kan lagi mau ubah Perda Ortala. Jadi kita ada pelantikan massal, semua mau kita ubah nih. Termasuk asisten jadi lima. Tahun ini kita harap selesai, seperti mengatasi banjir, mau bikin jalan inspeksi sungai," tutup Ahok.

(vid/ndr)