Pembatasan BBM Bersubsidi, Kemenhub: Mikrolet Paling Belinya Hanya 5 Liter

Jakarta - Rencana pemerintah melalui BPH Migas untuk mencukupi kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun masih menuai polemik. Para pengendara angkutan umum mulai ketar-ketir terkena imbasnya. Apa kata Dirjen Darat Suroyo Aliemoso?

"Mikrolet sekali beli dibatasi karena paling barter belinya 5 liter," ujar Suroyo kepada wartawan di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014).

Pihaknya sudah mengadakan rapat bersama OrganisasI Angkutan Darat (Organda). Mereka meminta agar pembatasan BBM itu dicabut, sementara Kemenhub meminta agar ditingkatkan pengawasan pendistribusian.

"Lebih baik yang ditingkatkan itu pengawasan pendistribusiannya. Itu bukan tugas Kemenhub, tapi pengawasan oleh pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Pasalnya, Suroyo mengatakan pembatasan BBM bersubsidi itu lebih ditujukan pada pelaku sektor industri, bukan ke sektor transportasi.

"(Edaran dari BPH Migas) itu minta pembatasan bbm bersubsidi karena kuota yang diberika pemerintah selalu kelewat. Kalau kelewat mereka harus membayar sendiri," ujarnya.

"Kedua, bahwa pembatasan ternyata diarahkan ke kawan-kawan industri, perkebunan dan pertambangan dengan alasan BBM bersubsidi itu kebanyakan bocornya dibawa lari kesitu," lanjut Suroyo.

Sebelumnya, presiden terpilih Jokowi mendukung kenaikan harga BBM karena menurutnya pembatasan subsidi hanya akan membuat antran di SPBU wilayah lain. Namun, usulan menaikkan harga BBM ini juga harus disertai kalkulasi tepat.

Pembatasan BBM ini dilakukan sebagai dampak dari berkurangnya anggaran subsidi BBM pada APBN Perubahan 2014. Jokowi sendiri belum bersedia membeberkan apakah di masa pemerintahannya kelak akan membatasi susidi yang sama. Ia hanya menegaskan harus ada langkah nyata untuk mengurangi defisit BBM.

(aws/ndr)