FPDIP Tak Setuju DPR Bentuk Tim Pengawasan Bantuan Tsunami

Jakarta - FPDIP DPR tidak setuju DPR membentuk tim pengawasan khusus untuk mengawasi bantuan untuk korban bencana gempa dan tsunami di Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tim pengawasan khusus itu dinilai tak efektif."Tugas DPR adalah pengawasan. Justru dengan adanya tim malah menyebabkan pemborosan karena mesti bolak-balik ke Aceh dan itu tidak akan efektif," kata Ketua FPDIP DPR Tjahyo Kumolo kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/12/2004).Sebelumnya, Rabu (29/12/2004), rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan komisi DPR memutuskan akan membentuk tim pengawasan penggunaan dana bantuan musibah gempa dan tsunami. Tim akan memantau aliran dana agar bisa diterima korban secara cepat dan tepat.Seperti diketahui hingga kini penyaluran bantuan untuk musibah yang menewaskan 80 ribuan orang itu masih kacau. Banyak bantuan masih menumpuk tak tersalurkan akibat kurangnya tenaga relawan dan sarana transportasi. Sementara jumlah bantuan dana belum ada laporan yang jelas. (iy/)