"Ini usaha penjaringan dari masyarakat untuk pemerintahan Jokowi-JK agar bisa mewujudkan rekam jejak kabinet pemerintahan yang baik," kata salah seorang Dewan Pengurus Pusat Bara JP Viktor Sirait di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Dia mengatakan contohnya seperti Kementerian Pertanian yang rawan mafia dan merugikan kepentingan publik. Kebijakan yang disengaja sehingga membuat nilai impor bahan pangan saat ini sekitar Rp 300 triliun per tahun. Menurutnya, kasus mafia harga daging sapi hanya contoh kecil dari jaringan mafia di Kementerian Pertanian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengurus Bara JP, Boni Hargens, menekankan pentingnya peran masyarakat untuk memberikan usulan langsung kepada Jokowi-JK dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Menurut dia, kalau mengandalkan parpol untuk memberikan masukan atau usulan di kabinet pemerintahan sama saja membiarkan adu kepentingan.
"Pak Jokowi-JK tidak bisa sendirian soal kabinet ini. Kalau dari parpol yang ada malah adu kepentingan yang bentrok. Lebih baik menemukan titik ruang untuk kontribusi kita ini," sebut Boni.
Dalam ajakan ini, Bara JP mensosialisasikan ke masyarakat agar bisa memberi masukan mengenai mafia di lembaga kementerian dengan mengirim email ke mafia.kementerian@gmail.com. Bara JP mengklaim informasi email ini akan dipantau Jokowi-JK. Mereka juga mengaku bakal bekerjasama dengan lembaga anti korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).
(hat/dnu)











































