Posko Sumbangan Bertebaran, Bagaimana Mengontrolnya?

Jakarta - Bencana alam gempa dan gelombang tsunami di Pulau Sumatera bagian utara, menyayat rasa kemanusiaan. Puluhan ribu warga tewas, rumah rata dengan tanah, warga kehilangan harta benda bahkan banyak harta yang tak tersisa disapu gelombang tsunami. Mereka yang masih selamat mengungsi dan korban luka dirawat di rumah sakit. Ancaman kelaparan dan datangnya penyakit menghantui. Apalagi banyak daerah yang terisolir.Rasa kemanusiaan, solidaritas terhadap sesama saudara, membuat warga terketuk memberikan bantuan. Tak heran jika sehari setelah mengetahui adanya bencana, berbagai lembaga kemanusiaan, LSM, mahasiswa, media massa maupun organisasi-organisasi kepemudaan, partai, dan lain-lain. Puluhan, bahkan ratusan posko-posko bermunculan diberbagai tempat. Dari kantor-kantor, kampung-kampung, perempatan, kampus, perumahan, sampai LSM-LSM. Selain itu, pemerintah melalui berbagai jajarannya juga membuka posko bantuan. Sebut saja kantor Menko Kesra, Depsos, Mabes TNI, Kodam, dan lain-lain.Dari pemantauan detikcom dari berbagai tempat, banyak sekali posko-posko bantuan ini. Sita, seorang warga Bintaro menyebutkan, setidaknya dalam sehari dirinya bisa menemukan puluhan posko saat berangkat ke kantor. Pagi nyalakan televisi, hampir semua stasiun televisi menyalurkan sumbangan. Ambil koran, membaca halaman satu sudah terpampang dompet amal, keluar dari rumah warga komplek tempat tinggal sudah mengumpulkan bantuan, mereka membuat edaran agar warga membantu dikoordinir RT. Di jalan keluar komplek sudah ada posko yang dirikan pemuda kampung, sampai lampu merah Kebayoran ada mahasiswa yang minta sumbangan, terus mampir ATM sudah ditempel nomor-nomor rekening yang terima transfer dana untuk Aceh, jalan lagi ada posko PKS di pinggir jalan, sampai kantor...ada permintaan sumbangan uang dikoordinir kantor, tak hanya sampai disitu, pas buka milis, belasan mailing list yang membuka sumbangan."Saya ingin nyumbang, namun berhubung uang saya gak banyak, saya jadi bertanya-tanya kepada siapa uang saya sumbangkan. Saya tidak tahu mana penerima bantuan yang bisa dipertangungjawabkan, sampai ke mereka yang membutuhkannya," kata Sita.Tak hanya Sita saja yang mempunyai pengalaman seperti itu, jutaan warga Jakarta dan kota-kota lain mendapatkan hal yang sama. Persoalan penggalangan dana di mana-mana. Yang menjadi persoalan, bagaimana menyalurkan dan mengontrolnya.Posko-posko pengumpul bantuan yang berada di Halim Perdanakusuma, Pelabuhan Tandjung Priok dan Lanud Polonia sudah menggunung. Mereka kesulitan transportasi untuk menyebarkan bantuan tersebut. Bahkan bantuan yang sudah sampai di Lapangan Udara Blang Bintang Banda Aceh juga menumpuk. Tak ada sukarelawan yang bisa mendistribusikan, karena minimnya transporasi di Banda Aceh. "Karena tak muat lagi, sebagian bantuan kami kirim melalui Tandjung Priok," kata Ismawan, staff dari Menko Kesra di Halim Perdanakusuma.Selain distribusi, persoalan kontrol juga menjadi kendala. Berjibumnya posko-posko yang dibuka diberbagai tempat, kantor, maupun di masyarakat susah untuk dikontrol. "Bahkan di pengkolan Lenteng Agung ada sekumpulan anak muda yang biasanya minta-minta, sekarang berdalih untuk sumbang Aceh, apa ga kawatir tuh," kata Meiana warga Lenteng Agung.Ramai-ramai mengontrol penyaluran tampaknya harus dilakukan. Baik kalangan LSM, media massa, maupun upaya lain, misalnya dengan mengupayakan jalur satu pintu untuk memudahkan koordinasi. (jon/)