"Arahan dari Pak JK, (langkah konkrit) kita tunggu setelah keputusan MK. Supaya kita menghormati proses hukum yang berjalan. Karena bagaimana pun juga semuanya saling bersinggungan," kata Poempida melalui pesan singkat, Selasa (5/8/2014).
JK akan mengundang pengurus DPD-DPD I Golkar untuk bertemu dengannya setelah MK membuat putusan sengketa Pilpres. Pertemuan antara JK dan para pengurus DPD I ini akan jadi kunci digelarnya Munas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan bahwa Munas tetap harus dilakukan pada tahun 2014. Alasannya, berdasarkan AD/ART Partai Golkar, kepengurusan DPP itu hanya 5 tahun.
"Jadi habis bulan Oktober 2014. Jika kemudian amanat munas 2009 direkomendasikan pada april 2015, yang harus dilihat adalah terjadi kevacuman kepengurusan dari Oktober 2014 ke April 2015," ujar politikus yang dipecat Golkar ini.
"Untuk meluruskan masalah ini cara satu-satunya harus dilaksanakan munas. Jadi mau tidak mau Munas harus diadakan Oktober 2014," sambung Poempida.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar pro Jokowi Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa kader-kader di DPD tingkat 2 telah bergerak. Ormas trikarya pendiri Golkar juga akan mengadakan pertemuan pada 10 Agustus mendatang. Kader-kader yang tergabung dalam penyelamatan Golkar pun juga menjanjikan gerakan di waktu dekat.
"Lihat lah sebelum 10 Agustus akan ada action," ujar Yorrys, Senin (4/8).
(imk/trq)











































