"e-Budgeting ini akan menjadi kebijakan karena akan mengukur penerimaan negara dan tax ratio," ujar Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).
Hasto menjelaskan keberadaan Kantor Transisi sangat dibutuhkan sebagai ruang koordinasi dan transisi agar lebih memahami politik anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga segera menjalankan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat," tambahnya.
Pada kesempatan itu, Hasto menegaskan kerja-kerja yang dilakukan oleh Kantor Transisi tidak berhubungan susunan kabinet Jokowi-JK.
Rumah transisi ini juga akan melibatkan partai partai pengusung untuk bekerja sama. Namun Hasto menolak rumah transisi disebut sebagai penggodok program kerja bayangan Jokowi JK.
"Fungsinya agar ada momentum cepat setelah dilantik agar ada program," ucapnya.
(fiq/trq)











































