Menko Polhukam: Paham ISIS Bertentangan dengan Pancasila

Jakarta -

Pemerintah terus memantau pergerakan gerakan Islamic State Iraq dan Syria (ISIS). Pemerintah melarang gerakan ini berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS itu berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan kita," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di kantor presiden, Jl Veteran, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Djoko mengatakan ISIS bukanlah agama melainkan ideologi. Jika dikaitkan dengan Indonesia, maka ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

"Setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS ini harus dicegah dan di Indonesia tidak boleh jadi tempat persemaian paham ISIS, atau IS itu. Kita sendiri harus hormati NKRI, bukan negara Islam, negara yang anut azas kebhinekaan dari suku, agama, ras dan golongan," tutur Djoko.

Aktivitas ISIS, lanjut Djoko, sejak awal dipantau berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenag, Kemlu dan Polri. Pemantauan bukan hanya untuk ISIS, tapi termasuk siapa-siapa orang yang bergerak di tanah air.

"Dari laporan yang saya terima banyak orang Islam garis keras dan moderat tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia. Laporan yang saya terima anaknya Abubakar Baasyir tidak seteuju paham ini berkembang meskipun dari Bapak Abubakar ada surat yang menunjukkan
dukungan," jelasnya.

(mpr/rna)