"Kami menolak ISIS ada di Indonesia, mestinya pemerintah menindak sebelum terjadi sesuatu lebih besar," ujar Suprih Suhartono, Presidium DPP Badan Kerjasama Organisasi-Organisasi Kepercayaan Tuhan YME dalam jumpa pers di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakpus, Senin (4/8/2014).
Menurut dia, ideologi ISIS bertentangan dengan ajaran agama yang melarang tindak kekerasan terhadap siapapun. Keberadaan ISIS dianggap merusak tatanan NKRI.
Karena itu pemerintah diminta proaktif menelusuri penyebaran ideologi kelompok ISIS. Dorongan ini juga disampaikan Pil Erari, perwakilan dari tokoh Papua yang berharap polisi/TNI berlaku adil menindak penyimpangan yang terjadi sama seperti ketika pemerintah menindak anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Saya tidak mengerti bila polisi diam membiarkan ISIS di Indonesia. Kalau orang Papua ditembak, dihukum karena mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka kenapa bendera ISIS berkibar didiamkan. Itu standar ganda," sebutnya.
Selain itu para tokoh agama juga diminta membantu mensosialisasikan bahaya mengikuti kelompok militan ISIS. "Ini tugas kita bersama bagaimana mengawasi, bagaimana mendidik. Tanggung jawab pemuka agama memberi pemahaman dalam khotbahnya," tutur Bhikhu Garbha Virya dari Vihara Mahavira Graha Pusat.
Pernyataan sikap menolak ISIS di Indonesia ini juga dihadiri tokoh agama lainnya di antaranya Paity (HKBP Philadelphia), Maulana Zafrullah Pontoh (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) Mokhtar Pakpahan (tokoh buruh Indonesia).
Para tokoh lintas agama ini mengeluarkan 4 sikap yang menegaskan penolakan terhadap ISIS. "Kami menolak setiap kelompok yang menggunakan agama untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan serta melakukan tindak kekerasan terhadap sesama umat bergama lainnya," ujar Jalaluddin Rakhmat membacakan salah satu butir sikap.
(fdn/ndr)











































