"Kita sudah coba tapi belum lengkap, saya akui itu belum semua, seperti Nagreg. Ini perlu diperbaiki ke depan," ujar Mangindaan di kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (4/8/2014).
Meski masalah infrastruktur penerangan jalan menjadi tanggung jawab Kemenhub, Mangindaan berharap adanya kerja sama dari pemerintah daerah. Termasuk mercusuar untuk transportasi laut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait Mercusuar, pemerintah daerah dinilai Mangindaan harus bertanggung jawab dalam pengawasannya. "Kalau kita sudah pasang, nggak mungkin pusat lagi yang mengawasi. Kalau mercusuar rusak kapal bisa karam semua," tuturnya.
Sementara mengenai rencana pembatasan subsidi BBM Solar, Mangindaan menyebut Kemenhub akan melakukan pengkajian. Hal ini dikarenakan akan adanya efek domino terhadap tarif transportasi umum meski Organda hingga saat ini belum mengajukan kenaikan tarif bagi angkutan umum.
"Kita akan kaji lagi karena perhitungan tarif itu kilometer, bensin. Kita akan kaji denga kebijakan 1 Agustus ini. (Pembatasan) itu pasti berpengaruh, tarif itu akan kita bicarakan lagi," papar politisi Demokrat ini.
Mangindaan pun berharap agar kebijakan kenaikan tarif BBM tidak terlalu tinggi. "Saya prinsipnya jangan terlalu tinggi, kasihan masyarakat belum terlalu mampu. Paling tidak dari Rp 6 ribu ke Rp 10.500 naiknya," pungkasnya.
(ear/fjr)










































