.webp)
TNI-Polri harus kompak menuntaskan masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jangan sampai kelompok tersebut terus merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Syarat utama menyelesaikan masalah OPM adalah kekompakan TNI-Polri," kata pengamat kepolisian Aqua Dwipayana kata Aqua saat diminta komentarnya oleh detikcom, Minggu (3/8/2014).
Kekompakan itu tidak hanya di level pimpinan, tetapi harus nyata di lapangan. Misalnya, anggota Koramil & Polsek atau pos-pos keamanan, sesering mungkin melakukan patroli gabungan, sehingga OPM berpikir ulang untuk menyerang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, Polri dan TNI kurang kompak. Hal ini diketahui dari berbagai pernyataan yang disampaikan para petinggi TNI-Polri. Pangdam XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Christian Zebua & Kapolda Papua Brigjen Pol Yotje Mende di Markas Kodam XVII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Rabu (30/7/2014) menyebutkan pelaku teror di sejumlah distrik di Kabupaten Lanny Jaya, Papua adalah anggota OPM binaan Enden Wanimbo.
Sedangkan, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di pos pengamanan mudik di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, usai memantau jalur mudik bersama Asisten Operasional Kapolri, Irjen Pol Arif Wachjunadi, Selasa (29/7/2014) menyebut pelaku adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Kita tidak sebut nama (kelompok tertentu) karena bisa besarkan mereka. Kita harusnya kecilkan mereka agar tidak terbangun opini, maka Polda Papua dan Pemda setempat menyebut kelompok kriminal bersenjata," imbuhnya.
Aqua menjelaskan, jangan sampai penyebutan yang berbeda-beda membingungkan berbagai pihak. Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman harus satu suara, sehingga seluruh jajarannya hingga ke level paling bawah mengikutinya.
Menurut mantan wartawan Jawa Pos dan wartawan Bisnis Indonesia ini, tidak jaminan menyebutkan nama (kelompok tertentu) bisa membesarkan mereka. Semuanya tergantung kepiawaian TNI-Polri dalam membangun opini yang salah satu peran terbesar adalah lewat media massa.
Justru dalam kasus ini, tambah Aqua, kemampuan TNI-Polri dalam berkomunikasi diuji. Kedua institusi itu jangan sampai kalah dalam 'perang' opini dengan OPM.
"Untuk menuntaskan masalah OPM, TNI-Polri perlu mempersiapkannya secara komprehensif dengan melibatkan para ahli di bidangnya termasuk dari sipil. Sehingga kedua institusi itu mampu menghadapi OPM di lapangan maupun ketika 'perang' melalui berbagai media, termasuk media sosial," kata Aqua menutup komentarnya.
(spt/try)
