KPK Siap Kerja Sama dengan Australia Usut Kasus Pencetakan Uang

Jakarta - Pemerintah Australia sudah menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri tidak terlibat dalam kasus terkait pencetakan uang. Namun jika ada data atau informasi yang diberikan Australia terkait kasus itu, KPK siap bekerja sama.

"KPK harus siap dengan mempersiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud, kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Jakarta (1/8/2014).

KPK menyambut baik pernyataan Australia soal ketidakterlibatan SBY dan Megawati dalam kasus itu. Meski begitu, pertanyaan soal keterlibatan pihak lain tetap saja tidak bisa hilang begitu saja.

"Pernyataan pemerintah Australia sebagai respon atas pernyatan Presiden SBY cukup melegakan sembari tetap bertanya dengan hati-hati, apakah ada pihak lain yang diduga terlibat," lanjut Bambang.

KPK sendiri sudah pernah menjalin komunikasi khusus dengan Australia Federation Police (AFP) soal tukar menukar informasi menyangkut korupsi. Kini KPK akan kembali membangun komunikasi intensif dengan AFP dan pemerintah Australia untuk mengkaji informasi yang berkembang.

Presiden SBY kemarin (31/7) memberikan pernyataan terkait informasi dari Wikileaks yang mencatut nama dia dan Megawati. SBY menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tak berimbang karena sama sekali tidak ada konfirmasi kepadanya.

"Yang mencetak adalah NPA dan organisasi itu dalam naungan Bank Central Australia sebanyak 555 juta lembar dengan pecahan Rp 100.000. Itu fakta pertama. Kedua, keputusan kebijakan pengawasan dan kewenangan untuk cetak uang itu termasuk cetak uang itu ada pada BI, bukan pada pemerintah, bukan pada Presiden. Hal itu kewenangan Indonesia serta menjadi tugas BI dan peraturan yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Sedangkan yang keempat sebenarnya baik Ibu Mega dan saya belum jadi Presiden poin saya adalah itu kewenangn BI pada saat uang itu dicetak tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan atau pun mengeluarkan perintah Presiden," jelas Presiden SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor.

(mok/mad)