Dipukul Pekerja PTPN, Petani Batang Lapor Polisi

Dipukul Pekerja PTPN, Petani Batang Lapor Polisi

- detikNews
Kamis, 30 Des 2004 17:55 WIB
Semarang - Merasa tidak terima karena dipukul pekerja PTPN IX Jolotigo, sejumlah petani yang tergabung dalam FP2NBP (Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang Pekalongan) protes. Mereka melaporkan insiden tersebut ke polisi.Insiden pemukulan itu terjadi saat sidang persengketaan tanah antara petani dan PTPN IX digelar di PN Pekalongan, Senin (27/12) lalu. Dalam sidang itu, beberapa petani dan mahasiswa yang mengikuti sidang dipukul dan diludahi sekelompok pekerja PTPP yang tergabung dalam SP-Bun (Serikat Pekerja Perkebunan)."Saat itu, kami keluar dari ruang sidang. Saya, petani, mahasiswa dari Yogya dan dari PMII, diludahi dan dipukul. Meski tidak membuat cedera, kejadian itu merupakan tindak kekerasan dan menekan kami secara psikologis," kata salah seorang anggota FP2NBP Wahyudi di Kantor LBH Semarang, Jl Parang Kembang, Kamis (30/12/2004). Wahyudi menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kejadian itu ke Polresta Pekalongan. Jika tidak ada tanggapan, maka pihaknya akan melaporkan Polwil Pekalongan dan Polda Jateng. Wahyudi yang didampingi beberapa petani yang tergabung FP2NBP juga menyatakan, perseteruannya dengan pekerja PTPN IX sudah dimulai sejak lama. Tapi perseteruan itu mencapai puncak ketika pada akhir tahun 2001 HGU PTPN habis. "Tapi PTPN menolak menyerahkan tanah itu kepada petani," tandasnya.Tanah bersengketa itu berada di Dusun Mesoyi dan Dusun Keprok, Desa Donowangun, Kec Talun, Kab Pekalongan. Luasnya mencapai 182 Ha dan melibatkan 586 KK. Beberapa kali, warga di dua dusun tersebut berunjuk rasa meminta haknya, tapi belum berhasil."Selama tahun 2004, PN Pekalongan telah menggelar 5 kali persidangan terhadap kasus kami. Tapi Hakim Ketua Rosida Idroes menolak gugatan kami. Kami mau banding. Tapi pekerja PTPN menghina dan memukul kami," tuturnya.Saat ini, anggota dan pengurus FP2NBP meminta bantuan kepada Komnas HAM. Mereka berharap ada pengusutan tuntas terhadap kasus tersebut. Juga, agar persengketaan tanah itu dapat diselesaikan secara adil."Tanpa tanah itu, petani di dua dusun itu akan terus melarat. Karena itulah satu-satunya lahan hidup mereka," tandas Wahyudi. (asy/)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads