KPK dan Polri Sidak Bandara Soetta, Sinergi Positif Aparat Penegak Hukum

Jakarta - KPK, Bareskrim Mabes Polri, dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Sabtu (26/7/2014) dini hari menggelar sidak ke kantor PT Angkasa Pura II Terminal II Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, terkait penanganan TKI. KPK mengamankan 18 orang, termasuk di antaranya oknum TNI dan Polri.

"Sidak tersebut merupakan sinergi positif antara KPK dan Polri yang didukung UKP4. Dengan begitu pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan makin kelihatan hasilnya. Sebab antar aparat saling bekerja sama, bukan bersaing seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Kegiatan yang sangat positif ini hendaknya terus dilaksanakan dengan mempererat komunikasi terutama koordinasi antar lembaga tersebut," ungkap pengamat kepolisian Aqua Dwipayana kepada detikcom, Sabtu (26/7/2014).

Aqua mengamati setelah Jenderal Sutarman diangkat jadi Kapolri, secara perlahan tapi pasti, Polri melakukan pendekatan ke KPK untuk memperbaiki hubungan pasca penangkapan mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo. Waktu itu, hubungan kedua institusi tersebut sempat memanas sehingga Polri akan menarik seluruh anggotanya yang bertugas sebagai penyidik di KPK.

Sutarman, menurut Aqua, sangat menyadari bahwa tanpa bersinergi dengan KPK, institusi yang dipimpinnya akan "makin tenggelam". Sebab, kinerja kepolisian dalam pemberantasan korupsi kurang populer di mata masyarakat dibandingkan dengan KPK. Di bawah kepemimpinan Abraham Samad, KPK makin menunjukkan taringnya.

Setelah Komjen Pol Suhardi Alius diangkat jadi Kabareskrim, tambah Aqua yang aktif memotivasi para anggota TNI-Polri yang bertugas di dalam dan luar negeri, Sutarman secara khusus menugaskan mantan Kapolda Jawa Barat tersebut untuk intens berkomunikasi dengan jajaran KPK. Suhardi juga melakukan hal yang sama dengan UKP4.

"Pak Suhardi Alius berhasil dengan baik memenuhi tugas khusus memperbaiki dan mempererat hubungan Polri dengan KPK. Salah satu buktinya adalah sidak bersama yang dilakukan dinihari tadi bersama KPK dan UKP4. Tentunya kedua instansi tersebut akan memilah kasus yang akan ditangani Polri dan KPK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," kata kandidat doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Ke depan, lanjut Aqua, sinergi seperti itu sangat bagus sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia makin menunjukkan hasilnya. Polri dan KPK sebagai sesama penegak hukum harus saling mendukung.

Terkait dengan penangkapan terhadap 18 orang dalam sidak yang langsung dipimpin Abraham Samad bersama Suhardi Alius, Aqua mengapresiasinya. Apalagi selama ini sudah sangat sering muncul keluhan pemerasan para TKI yang baru kembali dari luar negeri.

Abraham Samad yang didampingi tiga Wakil Ketua KPK yakni Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, mengatakan, sidak tersebut dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat mengenai pemerasan terhadap para TKI yang baru tiba di Indonesia. Tujuan pihaknya melakukan sidak untuk memperbaiki proses tata kelola TKI. Karena banyak permasalahan, terutama pemerasan terhadap TKI.

Kepala Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur, yang paling bertanggung jawab terhadap pemulangan TKI dari berbagai negara, ujar Aqua, harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk 'bersih-bersih' di internalnya. Selama ini bukan lagi rahasia bahwa ada sebagian anggotanya yang terlibat dalam pemerasan TKI tersebut.

"Pak Gatot yang mantan Duta Besar RI di KBRI Riyadh, Arab Saudi, harus berani menindak tegas semua anggotanya yang selama ini terlibat dalam pemerasan para TKI. Tidak masalah jika banyak yang harus dipecat karena itu. Salah satu pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik Pak Gatot sebagai Kepala BNP2TKI agar mengeliminir pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta," ujar Aqua.

Lebih lanjut Aqua menambahkan, Gatot seharusnya tidak ada terbebani dengan tugas tersebut, sebab baru pertama kali tugas di lembaga itu. Justru citra dan kinerjanya akan meningkat jika bisa menuntaskan semua masalah terkait pemerasan TKI.

Terkait sejumlah oknum TNI dan Polri yang diamankan KPK dan Polri, Aqua berharap pimpinan masing-masing yakni Panglima TNI Moeldoko dan Jenderal Sutarman menindak mereka secara tegas. Jika kesalahannya berat agar dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Ini sekaligus untuk memberikan efek jera (shock therapy) pada anggota TNI dan Polri lainnya.

"Hukuman bagi anggota TNI dan Polri yang terlibat seharus lebih berat dibandingkan yang lainnya. Ironis sekali, mereka sangat mengerti hukum tapi untuk kepentingan pribadi, melanggarnya dan mencoreng nama institusi tempat mereka bekerja. Mereka keterlaluan sekali dan sangat tega memeras bangsanya sendiri yang dengan susah payah telah banyak berkorban untuk mencari rejeki di luar negeri," tutup Aqua.

(ear/try)