.webp)
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkicau di twitter soal agama Baha'i. Menurut dia umat Baha'i berhak mendapatkan pelayanan kependudukan sama seperti warga yang lain. Baha'i ini mencuat menjadi perbincangan manakala Kemendagri berkirim surat ke Kemenag menanyakan soal status Baha'i terkait penulisan di KTP.
"Saya berpendapat umat Baha'i sebagai warganegara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari Pemerintah. #Baha'i," tulis Menag dalam akun twitter @lukmansaifuddin yang dikutip, Jumat (25/7/2014).
Berikut kicauan lengkap Menag soal Baha'i:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Pertanyaan ke Menag itu muncul terkait keperluan Kemendagri memiliki dasar dlm memberi pelayanan administrasi kependudukan. #Baha'i
3. Selaku Menag saya menjawab, Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yg berkembang di lebih dari 20 negara. #Baha'i
4. Baha'i adalah suatu agama, bukan aliran dari suatu agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi (220 org), Jakarta (100 org), #Baha'i
5. Medan (100 org), Surabaya (98 org), Palopo (80 org), Bandung (50 org), Malang (30 org), dll. #Baha'i
6. Saya menyatakan bahwa Baha'i adalah termasuk agama yg dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. #Baha'i
7. Berdasar UU 1/PNPS/1965 dinyatakan agama Baha'i merupakan agama di luar Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.. #Baha'i
8. ... yg mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. #Baha'i
9. Saya berpendapat umat Baha'i sebagai warganegara Indonesia berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari Pemerintah. #Baha'i
10. Demikian temans, semoga maklum. Selamat bersiap berbuka bagi yg puasa, meski masih lama.. ;) #Baha'i
Agama Baha'i dipelopori Baha'u'llah di Iran. Baha'i merupakan agama monoteisme. Pengikutnya mencapai 6 juta yang tersebar di seluruh dunia, termasuk ratusan orang di Indonesia.
(ndr/mad)
