Agar Transisi Kekuasaan dari SBY ke Jokowi Berlangsung Mulus

Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 pada 20 Oktober mendatang. Bagaimana agar transisi kekuasaan dari SBY ke Jokowi berlangsung mulus?

Setelah dilantik, duet yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKPI itu akan menjalankan sejumlah program yang disusun oleh pemerintahan SBY-Boediono. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

APBN dan RPJM disiapkan oleh pemerintahan SBY-Boediono dan disahkan oleh DPR sebelum Jokowi-JK dilantik pada Oktober nanti. Bagaimana supaya APBN dan RPJM yang disusun SBY-Boediono sejalan dengan program Jokowi-JK?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana mengatakan, mulai sekarang harus dipikirkan membentuk Manajemen Transisi. Manajemen ini disiapkan untuk mengawal peralihan kekuasaan dari pemerintahan lama ke pemerintah baru.

Menjelang peralihan kekuasaan dari SBY-Boediono ke Jokowi-JK, menurut Ari, Manajemen Transisi bisa menyiapkan Rancangan APBN 2015 dan RPJM 2014-2019. Anggota Manajemen Transisi merupakan perwakilan dari SBY-Boediono dan Jokowi-JK yang bersama-sama menyiapkan APBN 2015 dan RPJM 2014-2019.

"Jokowi-JK akan menjalankan APBN 2015 dan RPJM yang mesti disahkah sebelum Oktober. Agar pokok-pokok pemikiran Jokowi-JK masuk dalam APBN 2015 dan RPJM maka perlu sebuah Manajemen Transisi," kata Ari saat berbincang dengan detikcom, Kamis (24/7/2014).

Beruntung saat ini, menurut Ari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyiapkan Manajemen Transisi kekuasaan ke Jokowi-JK. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui saat ini pemerintahan SBY sedang menyiapkan RAPBN 2015 yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintahan SBY, menurut Chairul Tanjung yang biasa disapa CT itu, saat ini sedang menunggu presiden yang definitif, yakni setelah tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Oleh karenannya kami menunggu presiden yang definitif. Kalau ada yang mengajukan ke MK, kami masih menunggu. Apabila sudah ada, hasil keputusan MK final dan mengikat, baru itu akan melakukan pembahasan bersama antara Jokowi-JK dan pemerintahan saat ini," kata CT pada Kamis (24/7) malam.

Pembahasan RAPBN 2015 dan RPJM bersama antara pemerintahan SBY-Boediono dengan tim Jokowi-JK penting dilakukan. "Karena yang akan melaksanakan pemerintahan baru, akan aneh kalau pemerintah baru tidak tahu, walaupun mereka punya hak untuk APBN Perubahan," kata CT.

(erd/nrl)