Indonesianis: Jokowi Perlu Menjaga Koalisinya Tetap Ramping

Indonesianis: Jokowi Perlu Menjaga Koalisinya Tetap Ramping

- detikNews
Jumat, 25 Jul 2014 10:26 WIB
Indonesianis: Jokowi Perlu Menjaga Koalisinya Tetap Ramping
Sumber Foto: Ohio State University
Washington DC - Seorang Indonesianis terkemuka asal Amerika Serikat, R. William Liddle, berpandangan bahwa penting bagi Jokowi untuk mempertahankan koalisinya tetap ramping. Hal ini untuk memastikan agar partai-partai yang lain dapat berperan sebagai oposisi guna menjadi penyeimbang bagi pemerintah yang dia pimpin.

"Dalam demokrasi, oposisi adalah sesuatu yang sehat. Jokowi perlu menjaga agar koalisinya tetap kecil supaya partai yang lain dapat berperan sebagai oposisi," kata Bill, panggilan William Liddle di AS, yang ditemui dalam sebuah diskusi bertema The Indonesian Election Result yang diselenggarakan oleh United States-Indonesia Society (USINDO) dan International Republican Institute (IRI) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (24/7/2014).

Saat ini, kekuatan partai koalisi pendukung Jokowi di parlemen memang terbilang kecil jika dibandingkan dengan koalisi Merah Putih pendukung Prabowo, yaitu 207 ( 37 persen) dibanding 353 ( 63 persen). Namun Bill berpendapat bahwa partai-partai pendukung koalisi Merah Putih sangat mungkin akan menyeberang dan beralih mendukung Jokowi, sehingga membuat koalisnya menjadi gemuk.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang yang patut dikhawatirkan bukan minimnya dukungan kepada Jokowi di parlemen, tetapi justru minimnya oposisi yang dapat menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi," tutur Bill.

Lebih jauh, profesor emeritus dari Ohio State University itu memprediksikan bahwa Jokowi akan menghadapi tantangan internal dari PDIP dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, tidak semua politisi PDIP memiliki ketulusan layaknya Jokowi.

"Meskipun Jokowi lurus, tapi belum tentu demikian dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang sudah menunggu lama untuk berkuasa, dan kesempatan ini bisa menjadi
pintu bagi mereka untuk korupsi," kata ahli politik yang telah melakukan riset di Indonesia sejak tahun 1962 ini.

(try/try)


Berita Terkait