KPK Petakan Siapa yang Terlibat di Kasus BLBI Setelah Lebaran

Jakarta - Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan segera diekpose oleh pimpinan KPK usai lebaran. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad siapapun yang dibutuhkan keterangannya akan dipanggil.

"Setelah lebaran KPK akan ekspose, termasuk siapa saja yang akan dimintai keterangan dalam kasus BLBI," kata

"Dan untuk memeriksa Megawati, tak ada kendala psikologis bagi KPK," tambah Samad.

Memeriksa pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi tak menjadi penghalang bagi KPK. "Kenapa harus takut memeriksa Megawati padahal dia bukan presiden? Presiden pun kalau dibutuhkan keterangannya dalam suatu kasus akan dipanggil," jelas Samad.

"Kan sudah dibuktikan dengan pemeriksaan Boediono," tegasnya.

Terkait potensial suspect di kasus BLBI, Samad belum bisa menyebut nama. Menurutnya, pihak yang akan dijadikan tersangka akan keluar setelah ekspose dilaksanakan.

"Dari ekspose nanti baru bisa dipetakan," ungkapnya.

BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia.

Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Kejaksaan Agung saat dipimpin MA Rachman menerbitkan SP3 terhadap 10 tersangka kasus BLBI pada 2004. Hasil audit BPK menyebutkan, dari Rp 147,7 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas.

Jaksa Agung MA Rachman menerbitkan SP3 atas dasar SKL (Surat Keterangan Lunas) yang dikeluarkan BPPN berdasar Inpres No 8/2002. SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Berdasar inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Negara menanggung kewajiban tersebut.

(kha/ndr)