Syafi'i Ma'arif: Pemerintah Masih Lamban Tangani Aceh

Solo - Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif menilai pemerintah lamban dalam melakukan penanganan pasca gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Dia juga mengkhawatirkan dampak dari ribuan mayat membusuk yang hingga kini belum terkuburkan."Saya lihat pemerintah agak lamban menanganinya sehingga sekarang ini masih ribuan mayat yang belum terkuburkan," ujar Syafi'i kepada wartawan di Solo usai melantik rektor baru UMS, Kamis (30/12/2004) siang."Tentara yang ada di Aceh itu 30 ribu personel, mengapa tidak cepat dikerahkan. Meskipun memang banyak juga tentara dan polisi yang mati, tetapi tentara punya peralatan dan segala-galanya. Ini banyak mayat, ribuan yang membusuk belum dikuburkan. Kalaupun tidak dimandikan dan tidak dikafani, saya bilang tidak masalah. Tapi ini (pemerintah) lambat menangani, bisa berbulan-bulan," lanjutnya.Lebih lanjut Syafi'i juga memaparkan bahwa hingga kini pihaknya belum bisa melakukan kontak ke pengurus Muhammadiyah di Aceh untuk mengetahui nasib para anggotanya serta kerusakan aset organisasi yang ada di sana, termasuk milik badan otonom di bawah Muhammadiyah.Dia cuma bisa memastikan bahwa Ketua PW Muhammadiyah Aceh selamat dari bencana, namun rumahnya hancur. "PP Muhammadiyah kemarin sudah mengirim Din Syamsuddin. Tapi karena suasanannya begitu rupa ya tidak bisa kemana-mana. Transportasi juga jadi masalah besar. Hari ini Din berangkat lagi ke sana, melihat apa yang bisa dilakukan secara praktis dan kongkret. Khotbah tidak banyak gunanya di sana," ungkapnya.Dipaparkannya juga bahwa hingga saat ini Muhammadiyah telah mengirim berbagai bantuan ke lokasi bencana, termasuk ratusan juta rupiah uang tunai serta tiga gelombang pengiriman tenaga dokter. "Senin nanti saya juga kesana. Yang penting saat ini di sana adalah pemulihan," kata dia."Saya lihat UGM juga sudah mengirimkan bantuan, demikian juga Undip. Universitas Muhammadiyah saya rasa akan segera mengikuti. Bentuknya saya belum tahu, rektornya yang akan memutuskan karena mereka punya otonomi. Tapi kalau (universitas) yang negeri sudah menyantuni maka yang Muhammadiyah akan lebih menyantuni," ujar Syafi'i. (asy/)