Memetik Hikmah dari Ahok dan KPK di Balai Uji KIR, Sampai Kapan Pungli Bertahan?

Jakarta - Sebenarnya bukan rahasia umum soal dugaan pungli di Balai Uji KIR. Mungkin sebagian orang bahkan sudah biasa menganggap pungutan atau salam tempel di balai uji KIR. Tengok saja di jalan, mengapa angkutan umum yang berasap hitam dan tak layak masih wiri wara di jalan?

Karena itu, datangnya KPK ke fasilitas pelayanan publik ditemani Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok semakin membuka mata. Memang ada yang tak beres dengan urusan terkait uang di bidang pelayan publik.

KPK pun diminta tak cukup pada balai uji KIR saja 'operasi senyap' dilakukan. Masih banyak urusan pelayanan publik yang rentan dengan apa yang disebut Ahok sebagai salam tempel.

"Di dalam tindakan pencegahan itu pasti ada tindakan korektif. Kewenangannya ada di teman-teman Pemda," komentar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat melakukan sidak di balai uji KIR, Rabu (23/7).

Kekecewaan jelas terlihat juga dari wajah Ahok. Dia juga marah pada para petugas KIR. Bayangkan saja, ada orang swasta memakai baju Dishub dan berlagak menjadi petugas. Belum lagi ada calo yang menjadi wartawan gadungan bergaya bak jagoan ikut mengatur KIR.

Ahok sampai geleng-geleng melihat 'keajaiban' yang terjadi di balai uji KIR. "Jangan sampai ada oknum yang mainin, yang harusnya lulus tapi karena tidak bayar lewat calo dibilang nggak lulus," tegas Ahok.

Urusan sektor pelayanan publik yang menyentuh langsung ke masyarakat mesti dibenahi sejak dini. Bambang Widjojanto menyebutnya sebagai korupsi yang dimulai kecil-kecilan. Walau, uang di balai uji KIR di Kedaung, Jakbar itu illegal fee-nya bisa sampai Rp 2,5 miliar perbulan.

"Dari KPK 4 minggu setelah kami lakukan sidak di sini, seluruh hasil berikut observasi yang kami lakukan akan diserahkan untuk ditindaklajuti untuk membangun governance," tutup Bambang.

Soal balai uji KIR ini, saat dikonfirmasi Kadishub DKI M Akbar menyampaikan kemarahan Ahok ini sebenarnya bukan terkait pungli tapi soal kerusakan alat.

(ros/ndr)