DKPP Terapkan Sistem 'Reward and Punishment' untuk KPU dan Bawaslu

Jakarta - Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pilpres yang jujur dan adil. Untuk itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddique akan memberlakukan sistem reward and punishment pada dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

"DKPP sampai pada kesimpulan yang sama dengan KPU dan Bawaslu selain memberi kode etik kepada pelanggar juga memberi program penghargaan kepada penyelenggara pemilu yang dipandang berprestasi. Ini penting untuk membudayakan tradisi reward and punishment," ujar Jimly dalam konferensi persnya di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Lebih lanjut, dia memuji pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli lalu jauh lebih baik ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Namun demikian, Jimly memberikan sejumlah catatan agar proses pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih sempurna.

"Secara umum kami katakan penyelenggaraan Pilpres patut disyukuri loncatannya banyak sekali dibanding Pileg lalu dan Pilpres sebelumnya, meskipun masih ada catatan-catatan yang harus diperbaiki seperti kasus yang terjadi di Papua, Nias dan Sampang. Itu kan gambaran dari kualitas yang harus diperbaiki ke depan," jelasnya.

Mengenai rincian catatan khusus untuk KPU dan Bawaslu, Jimly mengatakan pihaknya akan menyampaikan itu dalam kesempatan tersendiri. "Ada, nanti kami akan sampaikan secara tsendiri," pungkas mantan Ketua MK ini.

(aws/rvk)