Jadi Presiden, Jokowi Diminta Berhati-hati Dalam Menyusun Kabinet

Jakarta - KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar menyarankan setelah ini Jokowi harus berhati-hati dalam pembentukan kabinet pemerintahan nanti.

"Kami minta kabinet diisi oleh orang-orang yang mengerti masalah sesuai kompetensi," kata Haris saat konfrensi pers di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Lanjutnya, Haris meminta agar Jokowi tidak memasukkan orang-orang yang bermasalah seperti pelanggar HAM dan perusak lingkungan masuk di kabinet pemerintahannya.

"Kami menolak kabinet, Wantimpres, Komisaris BUMN haram hukumnya diisi oleh pelanggar ham, koruptor, perusak lingkungan, dan penjajakan hukum berada di pemerintahan Jokowi-JK," terangnya.

Direktur Nasional WALHI Abetnego Tarigan menambahkan, usai menyusun kabinet pemerintahan, sebaiknya Jokowi mengumumkan para calon kabinetnya kepada masyarakat. Setelah mengumumkan, untuk dapat mengelola pemerintahan yang baik harus dilakukan pengujian terhadap calon tersebut.

"Kami mendesak harus bisa memungumkan bayangan kabinetnya. Sehingga masyarakat punya waktu untuk menguji siapa tokoh-tokoh yang menjadi menteri di kabinet Jokowi. Jokowi juga harus bisa mengoptimalkan apa yang jadi program-program dia lewat kabinetnya nanti," ujar Abetnego.

(tfn/imk)