Wapres Perintahkan Gelar Pemerintahan Darurat di Aceh

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla memerintahkan digelarnya pemerintahan darurat di seluruh wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Hal ini dikarenakan seluruh jajaran pemerintahan daerah yang ada mulai dari tingkat bawah hingga gubernur seratus persen tidak dapat menjalankan tugasnya."Wakil gubernur saat ini tidak memiliki staf sama sekali. Kalaupun ada staf yang selamat dari bencana, mereka saat ini berada di pengungsian dan berusaha menyelamatkan anggota keluarganya masing-masing. Jadi semuanya tercerai berai," kata Jusuf Kalla dalam jumpa persnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/12/2004).Secara terpisah dijelaskan oleh Mendagri M Ma'ruf, pengadaan pemerintahan darurat ini secara teknisnya, Depdagri akan mengirimkan tenaga bantuan untukmenggerakan roda pemerintahan di Aceh. "Tenaga camat kita ambil dari STPDN dan mereka akan didampingi oleh para senior. Dan merekrut tenaga pemda dari daerah sekitar," kata Maruf.Dia mencontohkan, untuk bupati akan diambil dari para wakil bupati dan walikota yang berada di propinsi-propinsi di Sumatera. Untuk tenaga stafnya akan diambil dari seluruh propinsi di Indonesia.Dia mencontohkan propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta akan mengirimkan sejumlah PNS-nya untuk diperbantukan di NAD. "Pengiriman tenaga bantuan ini akan dimulai besok. Dan belum bisa ditentukan sampai kapan pemerintahan darurat ini akan berlangsung," katanya.Panggil Maskapai NakalSementara itu Menko Kesra Alwi Shihab mengatakan, pemerintah melalui Dephub akan memanggil perusahaan penerbangan yang menaikan harga tiket hingga dua kali lipat untuk penerbangan tujuan Aceh dan Medan. "Perusahaan yang tidak menunjukkan solidaritasnya terhadap masalah yang ada akan dipanggil," katanya.Namun, kata Alwi, informasi yang didapatnya kenaikan harga tiket pesawat itu akibat oleh praktek percaloan bukan akibat dari harga yang ditetapkan secara resmi oleh maskapai bersangkutan. (mar/)