Pemerintah: Bantuan untuk Aceh Sebaiknya Uang Tunai

Jakarta - Pemerintah mengimbau kepada semua lapisan masyarakat yang akan membantu korban tsunami Aceh untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Alasannya, agar tidak terjadi penumpukan barang yang terlalu lama. Meski begitu, bantuan dalam bentuk barang tidak dilarang. Hal ini disampaikan Menko Kesra Alwi Shihab kepada wartawan seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2004). Rapat secara khusus membahas koordinasi penanggulangan bencana Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). "Lebih baik bantuan yang disampaikan kepada masyarakat Aceh dalam bentuk uang cash. Karena, apabila dalam bentuk barang, belum tentu dapat segera dikirimkan ke Aceh. Barang harus terkumpul banyak dulu dan menunggu di pos lebih lama. Kalau dalam bentuk uang, dapat segera dibelanjakan dalam bentuk-bentuk peralatan yang dibutuhkan oleh tim evakuasi dan tim medis yang ada di Aceh," ungkapnya. Meski begitu, kata Alwi, masyarakat tetap bisa memberikan bantuan dalam bentuk barang. "Bukan berarti, masyarakat tidak boleh menyumbang dalam bentuk makanan atau pakaian. Bantuan barang-barang tetap welcome," kata dia. Alwi juga menjelaskan, karena animo masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan cukup tinggi, maka Wakil Presiden M Jusuf Kalla menginstruksikan para gubernur untuk mendirikan posko-posko untuk menampung bantuan itu, kemudian diterus ke Aceh. Tentang SukarelawanSementara itu, mengenai pengirima sukarelawan, kata Alwi, pemerintah menyepakati bahwa sukarelawan yang akan membantu evakuasi dan membantu kegiatan medis diprioritaskan dari daerah terdekat dari lokasi bencana, seperti Aceh dan sekitarnya. "Kan gak semuanya, warga di Aceh meninggal, kan masih banyak yang selamat. Dan yang muda-muda itu bersedia dan siap untuk menjadi sukarelawan membantu evakuasi," kata Alwi saat ditanya wartawan mengapa sukerawalan malah diprioritaskan dari Aceh. Meski begitu, kata Alwi, bukan berarti Bakornas menolak tenaga sukarelawan dari provinsi atau negara lain. Namun bagaimana pun juga, jumlah sukarelawan yang datang tetap harus ada batasnya untuk memudahkan koordinasi dan penanganan bagi para sukarelawan sendiri. "Dikhawatirkan, bila sukarelawan terlalu banyak, malah akan menimbulkan masalah baru di sana, terkait minimnya infrastruktur, sarana dan air bersih di sana. Bagaimana juga kalau nanti mereka malah kekurangan bahan makanan? Kan ini masalah baru," demikian Alwi. (asy/)