Pengiriman Bantuan ke Aceh Harus Dikoordinasikan dengan Bakornas

Jakarta - Animo masyarakat untuk memberikan bantuan untuk masyarakat korban gempa dan tsunami di Aceh cukup tinggi. Begitu juga dengan rencana pengiriman relawan. Agar terkoordinasi dengan baik, pemerintah meminta agar pengiriman bantuan dan sukarelawan dikoordinasikan dengan Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana). Demikian imbauan pemerintah yang disampaikan Menko Kesra Alwi Shihab di kantor Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2004). Imbauan ini merupakan salah satu hasil rapat Penanggulangan Bencana di Aceh yang dipimpin Wakil Presiden M Jusuf Kalla. Hadir dalam rapat itu sejumlah menteri terkait. Antara lain, Mendagri Hari Sabarno, Menhan Juwono Sudarsono, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menko Kesra Alwi Shihab. "Pengiriman bantuan dan sukarelawan hendaknya dikoordinasikan terlebih dulu dengan tim Bakornas yang saat ini berkantor di istana Wapres," kata Alwi. Bertindak sebagai ketua Bakornas adalah Wapres Jusuf Kalla. Menurut Alwi, hal ini penting dilakukan, karena dalam tiga hari terakhir, telah terjadi kekacauan akibat terlalu banyaknya pesawat yang mendarat di Bandara Iskandar Muda, Aceh dan Bandara Polonia, Medan. "Padatnya lalu lintas pesawat mengganggu jalur penerbangan di sekitar daerah itu. Ini juga mengganggu koordinasi penyaluran bantuan," kata Alwi. Bila pengiriman bantuan dan sukarelawan dikoordinasikan terlebih dulu dengan Bakornas, Alwi berharap tidak akan terjadi kekacauan lalu lintas pesawat dan juga tidak ada penumpukan sukarelawan. "Dengan koordinasi ini, maka semoga tidak terjadi penumpukan sukarelawan dan bantuan di satu titik, padahal masih ada titik yang belum tersentuh," ujarnya. Seperti diketahui, banyak anggota masyarakat, ormas-ormas dan LSM-LSM menggalang bantuan untuk korban musibah Aceh. Selama ini belum ada koordinasi yang jelas di antara mereka dan pemerintah, agar bantuan yang mereka kumpulkan bisa sampai kepada para pengungsi. (asy/)