Ahli Geologi Desak Pemerintah Bangun Sistem Peringatan Dini

Jakarta - Ikatan Ahli Geologi (IAG) Indonesia mendesak pemerintah proaktif melakukan mitigasi pemantauan pembangunan sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami, menyusul terjadinya gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut."Bencana gempa bumi di Aceh ini merupakan satu gejala alam yang wajar kalaudilihat dari geografis Indonesia yang memang dilalui lempengan pengunungan dari eurasia. Jadi harus ada political will dari pemerintah untuk melaksanakan program mitigasi dan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan kondisi daya dukung alam, termasuk potensi bencana daerah," ungkap Ketua IAG Indonesia Andang Bachtiar dalam diskusi mengenai Tuntutan Lebih Serius dalam Mitigasi Bencana di Hotel Sahid, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Rabu, (29/12/2004).Sementara pakar gempa dari LIPI Danny Hilman menyatakan, gempa yang terjadi di Aceh merupakan bagian dari siklus yang terjadi dalam kurun waktu 100-300 tahun sekali. Sebelum gempa dan tsunami menyerang Aceh, sebenarnya sudah ada pre shock yang terjadi di Pulau Simeuleu pada tahun 2002 yang memicu adanya pergerakan lempengan di dasar laut yang diperkirakan akan langsung terjadi, tetapi baru terbukti di tahun 2004.Dan diikuti gempa susulan yang terjadi akibat adanya penyesuaian posisi dari blok-blok yang bergerak. Namun dia mengingatkan gempa besar yang terjadi di Aceh bisa meningkatkan aktifitas vulkanik. "Untuk itu saya meminta kepada ahli vulkanologi untuk memeriksa aktivitas gunung berapi yang ada di Sumatera, karena kemungkinan gunung-gunung tersebut akan terkena imbas. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah meneliti tentang gempa yang harus dilakukan terus menerus untuk menyediakan data sehingga bisa memprediksi atau mengantisipasi bencana, mengevaluasi aspek bencana dari gempa dan tsunami yang sudah terjadi," paparnya.Kejadian di Aceh, lanjutdia, bisa dijadikan sebagai titik awal dari penelitian ini. Sementara terkait dengan perencanaa tata ruang, dia meminta pemerintah, lebih diperhatikannya lagi. "Saat ini terkesan tidak memperhatikan apakah daerah tersebut rawan bencana atau tidak," katanya.Selain itu, dia juga mengimbau agar pemerintah lebih dipersiapkan lagi infrastuktur manajemen dan pendidikan masyarakat agar lebih mengerti tanda-tanda sebelum adanya gempa.Sementara itu, Hamzah Latif, pakar tsunami dari ITB mengatakan, sebenarnya sejarah tsunami di Sumatera mulai terjadi tahun 1381, 1608, dan 1833, tetapi kejadian-kejadian tersebut tidak pernah memiliki catatan khusus, terutama mengenai dampak bencanamya. "Jadi perlu ada pencatatan tentang kejadian tsunami untuk pembelajaran ke depan. Untuk itu perlu adanya jaringan seismograf yang bagus, sistem komunikasi yang canggih dan ada badan yang bisa menyalurkan data-data mengenai tanda adanya tsunami atau tidak," ujar dia.Hal tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan adanya early warning system untuk mengingatkan masyarakat agar bisa menyelamatkan diri. "Data yang dikeluarkan AS menyatakan sebetulnya kedatangan tsunami di Meulaboh diprediksi datang pada 27 menit setelah terjadinya gempa. Jadi perlu adanya badan yang bisa memperingatkan kepada masyarakat," kata dia.Sementara itu, Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Geofisika BMG Priharyadi mengklarifikasi pernyataan BMG sebelumnya tentang kemungkinan terjadinya gempa dan tsunami dalam waktu 1-2 minggu lagi di daerah Jabar."Itu tidak benar. Tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat memprediksi terjadinya gempa, yang ada mereka hanya bisa memprediksi adanya tsunami. Itu jika gempa bersumber dari dasar laut,"Dia juga menegaskan, tidak ada gempa susulan yang sama besarnya, gempa ini akan terjadi 1-2 bulan mendatang dengan skala yang lebih kecil. "Kemungkinan terjadinya juga lebih kecil," tegas dia. (umi/)