"Kita tidak minta Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa). Karena kita bicara konstitusi. Secara konstitusional, harus ada Munas setiap 5 tahun, yaitu tahun ini," kata Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai saat dihubungi, Senin (21/7/2014).
Karena Munas 2014 dipandang merupakan langkah wajib sesuai aturan Partai, maka diharapkan semua fungsionaris dan kader Golkar mematuhinya. Upaya Munaslub sebagai jalan terakhir yang terlepas dari agenda rutin lima tahunan dipandang tak perlu dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengkomunikasikan kewajiban Munas 2014 hingga tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, maka telah direncanakan buka bersama dengan mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, dalam waktu dekat.
Ketua dan Sekretaris DPD Golkar seluruh Indonesia akan diundang menghadiri buka bersama itu. Pertemuan DPD Golkar dengan JK dimaksudkan agar JK bisa menjelaskan latar belakang pengambilan keputusan masa Jabatan Ketum Aburizal Bakrie bisa sampai 2015.
Alasannya, karena Golkar pada Munas Riau 2009 memprediksi Pilpres 2014 bakal berlansung dua putaran. Namun prediksi itu meleset, Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran. Otomatis jabatan Ical hanya sampai 2014, sesuai AD/ART Golkar.
"Yang mengundang adalah Wakil Presiden Terpilih dan Mantan Ketum Golkar, yakni Jusuf Kalla," kata Yorrys yang yakin akan kemenangan Jokowi-JK ini.
(dnu/trq)











































