DPR Bentuk Tim Pengawasan Bantuan Tsunami Aceh

Jakarta - DPR akan membentuk tim pengawasan penggunaan dana bantuan untuk korban musibah gempa dan tsunami di Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut). Tim akan memantau aliran dana agar bisa diterima korban secara cepat dan tepat.Demikian hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan komisi DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2004). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Zaenal Ma'arif. Rapat tidak diikuti Ketua DPR Agung Laksono dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno."DPR akan segera konsultasi dengan pemerintah untuk membicarakan secara khusus tentang rencana di Aceh pasca bencana," kata Zaenal usai rapat konsultasi itu. Menurut Panitia Anggaran, dana bencana alam untuk tahun 2004 masih tersisa Rp 310 miliar. DPR mendorong sisa anggaran itu langsung dipakai dan dimaksimalkan untuk membantu Aceh. Sementara untuk tahun 2005, alokasi dana darurat Rp 2 triliun. DPR mengizinkan semua dana untuk tahun 2005 tersebut dialokasikan untuk Aceh jika sudah masuk tahun anggaran. DPR juga akan memperbesar alokasi dana tahun 2005 untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Sumut.Kepada pemerintah, DPR mengimbau agar tidak segan meminta bantuan pada negara sahabat untuk ikut membantu rehabilitasi Aceh terutama bantuan peralatan yang tidak dimiliki Indonesia. Rapat juga memutuskan mengimbau seluruh anggota DPR untuk menyumbang sebagian pendapatannya sesuai kesepakatan masing-masing fraksi untuk disumbangkan ke Aceh. Sedangkan kepada masyarakat, DPR mengimbau agar memberikan bantuan sesuai kemampuan. Bagi yang akan merayakan tahun baru diimbau menahan diri dan menyisihkan dana untuk membantu korban tsunami. (iy/)