Semua Pihak Diminta Beri Trust Kepada KPU, Tak Perlu Undur Rekapitulasi

Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi nasional 22 Juli diundur karena menduga ada banyak indikasi kecurangan. Semua pihak pun diminta untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena permintaan itu disebut tidak realistis.

"Kalau ada usulan atau ide tentang diundurnya rekapitulasi menurut saya tidak realistis kecuali ada masalah besar. KPU kan bilang baik-baik saja," ujar pengamat politik Ari Sujito kepada detikcom, Sabtu (19/7/2014).

Dosen ilmu Sosiologi di UGM ini pun menilai agar semua pihak mengikuti prosedur yang sesudah ditentukan. Bagi KPU sendiri berarti memenuhi jadwal secara optimal.

"Persis yang Pemilu sebelumnya, waktu pileg. Verifikasi, penghitungan kan sebulan sempat diragukan tapi ternyata bisa. Ternyata KPU bisa kan, apalagi sekarang Pilpres," tambah Ari.

Menurut Ari poinnya saat ini adalah masing-masing pihak mendukung KPU. Selain itu semua pihak diminta jangan mengada-ada dan justru memberi support kepada KPU jika ada kesulitan.

"Bangun trust Kepada KPU, jangan mengada-ada. Jangan belum apa-apa malah disuruh mundur, itu justru akan memperlambat. Beri kesempatan KPU untuk bekerja seoptimal mungkin. Kalau ada hambatan ya disupport," tutur Direktur IRE (Institute for Research and Empowering) itu.

Ari menyebut akan ada implikasi yang cukup signifikan jika rekapitulasi nasional diundur. Semua tahapan justru akan mundur.

"Justru mundur semua nanti. Belum nanti kalau ada sengketa Pilpres. Selama KPU masih bilang Ok saja ya artinya Ok, jangan suruh mundur atau malah bikin warning. Beri trust kepada KPU," kata Ari.

Selain itu menurut ketua Ormas Pergerakan Indonesia ini, implikasinya nanti akan ada image buruk dari masyarakat kepada KPU. Masyarakat akan menilai KPU tidak bekerja dengan baik. Untuk itu Ari meminta agar semua pihak menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Siapapun yang menang di mata hukum dan politik hormati saja seluruh keputusannya. Kalau ada sengketa bisa melalui MK, kalau tidak ada sengketa mari rekonsiliasi, yang kemarin bermusuhan ya benahi. Energinya untuk memperbaiki bangsa bersama-sama," tutup Ari.

(ear/kha)