Roda Pemerintahan 11 Kabupaten di Aceh Lumpuh Total

Jakarta - Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mendeteksi ada 11 kabupaten/kota, termasuk 135 kecamatan di Aceh yang sama sekali tidak berfungsi roda pemerintahannya.Terkait dengan hal itu, Mendagri Mohammad Ma'ruf akan mengirimkan pejabat eselon I-IV di lingkungan departemennya dan sejumlah Praja IPDN untuk mengisi roda pemerintahan di sana.Sekurang-kurangnya tenaga pemerintahan yang dibutuhkan di tingkat kabupaten mencapai 33 orang dan tingkat kecamatan sebanyak 330 orang.Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman usai pertemuan antara Mendagri Mohammad Ma'ruf dengan jajaran eselon I di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, (29/12/2004)."Mendagri prihatin terhadap kondisi di Aceh, melihat korban yang demikian besar serta sarana dan prasarana pemerintahan yang hancur. Beliau menginstruksikan jajaran eselon I-IV beserta Praja IPDN melakukan langkah-langkah pendataan terhadap kondisi pemerintahan di NAD," kata Ujang. Dari data yang ada, lanjut dia, Depdagri sudah mendeteksi 11 kabupaten dan kota, termasuk 135 kecamatan yang dikategorikan pemerintahannya lumpuh, terutama di wilayah barat seperti Banda Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, termasuk Beureun.Mengenai waktu pengiriman aparat pemerintahan tersebut, Ujang mengatakan, akan dilakukan secepatnya. Yang pasti saat ini pihaknya sedang menyusun berapa yang dibutuhkan."Tetapi dapat dikatakan paling sedikit untuk propinsi tiga orang, yaitu satu orang eselon I, II dan III. Kalau untuk masing-masing kabupaten jumlahnya 2-3 orang berarti jumlahnya 33 orang. Sedangkan dari kecamatan kalau misalnya dibutuhkan 2-3 orang maka paling sedikit berjumlah 330 orang," kata dia.Ujang juga mengungkapkan, gempa dan tsunami di Aceh kemungkinan besar akan mempengaruhi pilkada di daerah tersebut. Karenanya Depdagri kini tengah mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan tertundanya pilkada. "Misalnya dari aspek jumlah pemilih akan berbeda dalam pemilu yang sebelumnya akibat gempa dan tsunami ini," ini.Selanjutnya mengenai draft RPP Pilkada, Ujang mengatakan, draft tersebut sudah final dibahas dalam lingkungan Depdagri dan akan diserahkan ke Setneg untuk dibaca oleh presiden, sehingga tinggal menunggu waktu dari presiden. (umi/)