Fahmi Idris: Munas Golkar Tak Perlu Desakan dari DPD I

Jakarta - Kader Golkar lintas generasi mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) di tahun 2014 ini. Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menepis desakan itu dengan berlindung pada tiadanya suara pengurus DPD I Golkar yang menginginkan Munas.

Politikus senior Golkar Fahmi Idris menyebut pelaksanaan Munas yang diinginkan pihaknya tak perlu suara dari DPD I. Sebab, yang didesak untuk segera digelar bukanlah Munas Luar Biasa.

"Kita tidak perlu 2/3 suara DPD I, sebab ini bukan Munaslub, ini Munas rutin yang digelar tiap 5 tahun sekali," kata Fahmi kepada detikcom, Kamis (18/7/2014).

Mantan Menakertrans Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini mengatakan, sesuai AD ART, Munas Golkar digelar 5 tahun sekali. Ical juga harus melepas posisinya karena gagal mewujudkan janji-janjinya ke Golkar.

"Jadi sudah jelas janji-janjinya tidak ada yang terlaksana. Jadi tidak ada pilihan lain selain Aburizal harus mundur," ujarnya.

Wakil Sekjen Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa mempertanyakan manuver sejumlah kader lintas generasi 'Pro Jokowi' yang terus mendesak digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Golkar tahun 2014. Alasan percepatan Munas karena kegagalan kepemimpinan Aburizal Bakrie, dianggap tidak tepat.

"Kalau ada dinamika sekarang seperti tanda tanya juga. Kenapa ribut sekarang, ada apa? Dari awal kok tidak pernah dibahas masa bakti pengurus dari 2009-2015, kenapa sekarang diangkat?" ujar Lalu Mara, Kamis (17/7/2014) malam.

Lalu Mara menegaskan keputusan Rapimnas VI 2014, salah satunya memberi mandat bagi Aburizal untuk menentukan arah koalisi. Karena itu desakan Munas untuk digelar dengan alasan Ical gagal mengusung kader dari Golkar di Pilpres dinilai tidak berasalan.

"Hasil keputusan Rapimnas Pak ARB diberi mandat bukan saja sebagai capres, atau cawapres tapi juga mengambil keputusan untuk berkoalisi atau yang sifatnya strategis," sambung dia.

(trq/dnu)