.webp)
Enam ketua umum partai politik, yakni Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, PBB dan Partai Golkar mendeklarasikan berdirinya koalisi permanen Merah Putih.
Keenam partai itu adalah pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara pimpinan puncak Partai Demokrat yang juga turut mengusung duet Prabowo-Hatta memilih absen dalam deklarasi koalisi permanen Merah Putih.
Selain Demokrat, dua partai yang turut dalam deklarasi koalisi permanen Merah Putih mulai 'goyah'. Sejumlah kader di PPP, dan Golkar mulai mempersoalkan kehadiran ketua umum mereka dalam deklarasi yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (14/7/2014) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung Laksono Sebut Koalisi Permanen Bukan Sikap Resmi Golkar
|
|
"Setahu saya tidak ada (sikap resmi Golkar). Hanya Pak Ical telepon saya memberitahu kalau mau teken permanen untuk dukung Prabowo-Hatta," kata Agung di Situbondo, Jawa Timur, Kamis (17/7/2014).
Posisi Ical sebagai ketua umum partai belambang pohon beringin ini juga tak lama lagi menyusul desakan kader Golkar lintas generasi untuk menggelar Munas Golkar pada Oktober 2014. Sehingga Agung mengharapkan Golkar membentuk koalisi baru yang mendukung pemerintahan.
"Kalau bisa dilakukan, keluar dari koalisi dan membentuk koalisi lain. Tentu saja hal ini terbuka peluang peserta koalisi permanen ini pindah ke koalisi baru tersebut. Saya punya keyakinan bahwa koalisi permanen itu tidak akan permanen," tutup Agung yang mencalonkan diri sebagai ketum Golkar selanjutnya
PPP Kembali Bergolak, Waketum Protes SDA Ikut Koalisi Permanen
|
|
"Kita tidak pernah bicara soal koalisi permanen, yang ada keputusan tentang pencalonan presiden," kata Suharso saat dihubungi detikcom, Selasa (15/7/2014).
Suharso menilai keputusan Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) untuk ikut mendeklarasikan koalisi permanen tanpa dasar. Sebab, dalam Rapimnas PPP, tak ada keputusan soal koalisi usai Pilpres 2014.
"Keputusan Rapimnas II kemarin tak ada bicara soal koalisi setelah pilpres," ujarnya.
Soal Koalisi Kader Demokrat Terbelah
|
|
Sementara anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman melihat peluang partainya bakal merapat ke Jokowi-JK. Absennya Ketua Harian PD Syafief Hasan pada peristiwa penandatanganan koalisi permanen pro Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Senin (14/7), dinilai sebagai kode PD bakal merapat ke Jokowi.
"Dengan tidak hadirnya DPP dalam deklarasi koalisi permanen itu menunjukkan suatu arah positif," kata Hayono Isman yang pro Jokowi-JK, Rabu (16/7/2014).
Saat penandatanganan koalisi permanen, PD diwakili oleh Ketua DPD PD DKI Nachrowi Ramli. Namun Hayono menilai kehadiran Nachrowi tidak bisa dikatakan sebagai representasi pimpinan nasional Partai Demokrat. Apalagi acara itu merupakan acara dengan bobot kepentingan politik nasional.
"Pak Nachrowi Ramli itu secara pribadi saja dan dari DPD PD. Tapi acara itu kan membutuhkan wakil nasional. Dan Pak Syarif Hasan tidak mengarahkan siapa pun, arahan Ketum SBY juga tidak ada," ujarnya.
Selain Hayono, kader Demokrat yang pro Jokowi antara lain Nova Riyanti Yusuf, Suaedy Marasabesi, dan Ruhut Sitompul.
Namun Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku, partainya tak akan 'mbalelo' dari koalisi permanen Merah Putih, dan bergabung dengan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Bergabung ke Jokowi? No, thanks!" kata Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan kepada detikcom, Rabu (16/7/2014).
Bahkan menurut Pohan jika koalisinya harus di luar pemerintahan, Demokrat akan menjalaninya dengan penuh komitmen. "Nah nanti jika pun harus di luar, insya Allah kami berjuang sama baik," kata Ramadhan yang tidak lolos ke Senayan lagi ini.
