Kubu Jokowi-JK: Kecurangan Pilpres Terjadi dari Aceh Hingga Papua

Kubu Jokowi-JK: Kecurangan Pilpres Terjadi dari Aceh Hingga Papua

- detikNews
Rabu, 16 Jul 2014 19:31 WIB
Kubu Jokowi-JK: Kecurangan Pilpres Terjadi dari Aceh Hingga Papua
Jakarta - Relawan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakin telah terjadi kecurangan selama proses Pilpres 2014. Kecurangan ini disebut kubu Jokowi-JK tersebar dari Aceh hingga Papua.

"Sampai sekarang masih banyak kecurangan yang masif dan terstrukur. Kita lihat sebarannya dari Aceh sampai Papua," ungkap Ketua Seknas Jokowi-JK, M Yamin di markas Timkamnas Jokowi-JK, Jl Sisingamangaraja No 5, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (16/7/2014).

Menurut Yamin, ada beberapa modus-modus kecurangan yang terjadi, salah satunya adalah kekeliruan pada penulisan C1.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Petugas modus salah tulis, misalnya di Tanggerang 41 dirubah jadi 841 suara untuk Prabowo-Hatta. Hal ini cukup banyak dilakukan di daerah, terutama Yogya, Tidore, Bantul, Sulsel. Kalau lihat pola, dia coba curi di setiap TPS," kata Yamin.

Modus kecurangan lainnya, menurut Yamin, yaitu dengan melakukan pengisian berita acara belakangan. Pelaku disebut menunggu para saksi meninggalkan lokasi.

"Lalu kerja sama antara panitia dan para saksi untuk memenangkan salah satu calon. Di Madura kemenangan 100% untuk lawan," Yamin menuturkan.

Kecurangan selanjutnya diklaim Yamin adalah dengan perubahan perolehan suara dalam rekapitulasi. Pencurian suara ini membuat data di tiap tingkatan berbeda, semakin ke atas semakin berkurang.

"Di NTT hasil C1 dapat 283 begitu masuk jadi D1 suara Jokowi-JK hilang, jadi dijumlahkan ke Prabowo-Hatta," cerita Yamin.

Modus terakhir yang dijelaskan Yamin adalah dengan tidak disegelnya kotak suara, atau pembukaan segel kotak suara. Ini ditemukan tim Jokowi-JK di sejumlah lokasi.

"kotak suara tidak disegel atau segel dibuka, ada ditemukan di Medan. Dari contoh-contoh tersebut sebarannya seluruh Indonesia, mereka merencanakan kecurangan secara masif dan terstruktur," jelas Yamin.

Yamin juga menyebut saat ini Bawaslu mulai dicurigai oleh sebagian rakyat Indonesia karena tidak netral. Bawaslu diklaim banyak mengabaikan laporan dari kelompok masyarakat.

"Relawan kita yang menemukan kecurangan itu berusaha melakukan tindakan emergency seperti protes, tapi kami lihat Bawaslu belum optimal. Jika Bawaslu belum optimal dan melakukan pelanggaran, kami akan naik ke DKPP, termasuk jika Bawaslu tidak responsif dan lamban," ujar Yamin.

Kubu Jokowi-JK pun masih merasa pihak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bisa dipercaya. Sehingga seluruh elemen relawan Jokowi-JK untuk saat ini lebih mengawasi Bawaslu.

"Kalau DKPP saya kira masih netral. Kita lebih awasi Bawaslu. Pak Jimly Asshidiqie (Ketua DKPP) pernah mengatakan banyak petugas pemilu di daerah yang mudah digoda dalam melakukan kecurangan," ujar Yamin.

Yamin pun meminta agar semua pihak untuk saat ini, khususnya para relawan Jokowi-JK mengawasi seluruh proses rekapitulasi dengan ketat. "Ini untuk mengamankan suara rakyat," tutup Yamin.

(ear/vid)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads