Wakil Ketua DPR Menilai Rencana Pemanggilan Dirut RRI Berlebihan

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai rencana pemanggilan lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR terlalu berlebihan. Apalagi jika ini dikaitan dengan hitung cepat atau quick count lembaga tersebut atas pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemanggilan Direksi RRI hanya merupakan bentuk ketidakpuasan atas hasil hitung cepat pilpres oleh lembaga penyiaran pelat merah tersebut.

"Saya melihat itu terlalu berlebihan. Bagian dari ketidakpuasan ketika yang dijagokan itu ternyata tidak seperti yang diharapkan," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Rabu (16/7/2014).

Dia justru melihat hitung cepat (quick count) yang dilakukan RRI sudah bagus karena margin error paling kecil. Bahkan, kata Pramono, pada pemilihan anggota legislatif 9 April lalu, RRI mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk KPU.

"Di Pileg lalu mendapatkan penghargaan dari semua orang bahkan dari KPU sendiri karena margin errornya paling kecil," sebutnya.

Pramono mengaku sudah menghubungi beberapa rekannya di komisi I DPR untuk mengkonfirmasi rencana pemanggilan direksi RRI. Namun tak ada yang membenarkan. Apalagi, saat ini DPR masih masa reses dan dia menjadi salah satu pimpinan yang mesti memberikan izin kalau ada pemanggilan oleh Komisi.

"Kebetulan sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dalam masa reses, tidak ada satu pun permintaan untuk itu. Saya juga sudah mengontak teman-teman fraksi PDIP dari komisi I kalau mereka mengatakan tidak ada. Jadi, saya lihat itu hanya satu move saja. Bagian dari ketidakpuasan," kata Pramono.



(hat/erd)