DTKJ: Resistensi soal ERP Besar, Ahok Harus Banyak Sosialisasi

Jakarta - Sosialisasi penerapan program sistem jalan berbayar dinilai masih belum sepenuhnya berhasil membuat masyarakat paham. Menurut Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) saat ini resistensi masyarakat untuk program baru ini masih tinggi. Temuan ini diungkap setelah mengadakan dialog publik tentang ERP.

"Resistensi ERP untuk masyarakat besar. Banyak dari mereka yang belum paham bahwa ketika bayar sejumlah uang, mereka akan dapat apa dan akhirnya mereka akan meributkan soal ini," kata sekretaris DTKJ, Achmad Izzul Waro.

Hal ini disampaikannya usai mengadakan rapat dengan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).

Achmad menilai Ahok masih perlu kerja lebih keras untuk mensosialisasikan dan mengungkap apa benefit yang didapat masyarakat jika program ini diterapkan.

"Ini yang harus kita dorong kepada Pemprov untuk melakukan sosialisasi lebih lagi," ucapnya.

Salah satu benefit yang didapat lewat penerapan ERP antara lain dari segi waktu dan biaya perjalanan yang bisa ditekan. Apalagi masalah kemacetan selama ini sudah jadi penyakit akut di semua wilayah Ibukota.

"Dari macet bisa ada kerugian ekonomi, BBM boros, stres, lelah. Diharapkan dengan membayar sejumlah uang, mekanisme resmi uang yang loss (hilang) dijalan diberikan kepada pemerintah supaya jalan lancar sehingga efisien waktu, dan bisa ada retribusi resmi untuk jalan," jelasnya Achmad.

Selain itu, ERP juga bisa memberikan pemasukan yang besar bagi pemprov. Achmad menekankan uang masuk itu harus digunakan kembali untuk mengurus masalah lalu lintas.

"ERP itu merupakan investasi besar dan juga ada revenue besar. ERP ini sangat seksi sehingga Pemprov sudah harus memberikan pagar agar uang hasil ERP enggak boleh kemana-mana. Uangnya cuma untuk lalu lintas," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, ERP sudah mulai diujicoba dengan menggandeng perusahaan Kapsch di jalur lambat jalan Sudirman menuju ke arah Thamrin kemarin sore. Tetapi saat ini OBU (on Board Unit) belum dibagikan ke kendaraan masyarakat umum. Tes yang dilakukan baru sebatas untuk deteksi OBU yang dipasang di 2-3 mobil Dishub. Selain itu, dalam waktu dekat pemprov juga akan ujicoba ERP di jalan Rasuna Said, Kuningan.

Jika sudah resmi diterapkan, pemotor akan dilarang melintasi jalur yang pakai sistem ERP. Dengan begitu kemacetan diharapkan akan bisa diminimalisir. Sebagai kompensasi, warga disediakan bus tingkat gratis, yang tahun ini baru akan dibeli sebanyak 50 unit.

(ros/ndr)