Ini Masalah yang Dirasakan Provinsi Papua dalam Menjalankan Kurikulum 2013

Jayapura - Papua, merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang dianggap publik kurang mendapatkan perhatian yang ekstra oleh pemerintah, khususnya untuk beberapa bidang seperti pendidikan. Salah satu contohnya saja, seperti saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan kurikulum 2013 tahun lalu, provinsi ini mengaku masih merasakan banyak ketertinggalan.

"Di Papua, untuk mewujudkan implementasi pendidikan, memang masih terkendala beberapa persoalan, selain permasalahan teknis seperti tenaga pendidik yang masih minim, juga ditambah dengan lokasi sekolah yang berjauhan," kata Kadis Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda.

Hal ini disampaikan Kadis Pendidikan Provinsi Papua Elias Wonda saat peresmian Implementasi Kurikulum 2013 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, di Jayapura, Selasa (15/7/2014).

Elias merujuk kepada kondisi topografis, demografi dan geografi wilayah Papua yang berada di kawasan dataran tinggi dan pegunungan tempat sekolah berada. Bahkan untuk mencapai sebuah sekolah yang terletak di kawasan pegunungan, harus menggunakan transportasi udara yang kemudian harus disambung dengan berjalan kaki.

"Provinsi Papua memang memiliki kondisi topografis yang sangat unik. Itu menjadi salah satu dari sekian banyak kendala yang kami rasakan untuk mewujudkan implementasi kurikulum 2013 yang memang sudah kami laksanakan sejak tahun lalu," jelasnya di hadapan Kemendikbud, M.Nuh dan sekitar 800 tenaga pengajar yang menghadiri acara tersebut.

Kurikulum 2013 telah diselenggarakan sejak tahun pertama program ini dicanangkan di semua tingkat pendidikan di Papua, yang terbagi dari 5 region yang ada di seluruh kabupaten. Lima region tersebut antara lain Jayapura, Merauke, Nabire, Biak, Wamena.

Sudah puluhan ribu guru yang disebar, namun hanya sedikit dari mereka yang memiliki keterampilan khusus dari pelatihan tenaga pendidik yang dilaksanakan.

"Dari 26.933 guru yang tersebar di 28 kabupaten dan 1 kota, dari jumlah tersebut, sebanyak 16.094 orang menjadi guru sasaran untuk kurikulum 2013 ini. Namun kenyataan di lapangan, baru 5 ribu hingga 6 ribu guru, atau baru 30 persen yang terlatih," ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Kadis Pendidikan Papua meminta Pemda setempat untuk memfokuskan 30 persen anggaran dana anggaran otonomi khusus di bidang pendidikan untuk implementasi kurikukum 2013. Hal ini, menurutnya dianggap sebagai salah satu solusi untuk melatih tenaga pengajar agar maksimal.

"Tentunya kami tak hanya menceritakan persoalan saja, karena untuk tenaga pengajar, kami pun di tahun kedua penerapan kurikulum 2013, semakin gencar melaksanakan pelatihan untuk guru, bahkan mengirim tenaga pengajar ke Pulau Jawa untuk melakukan pelatihan secara mandiri bahkan mengundang tenaga pelatihan," kata Elias.

"Ketersediaan buku siswa, akses transportasi dan komunikasi, serta keterbatasan tenaga teknis masih kami rasakan. Untuk itu, di hari peresmian kurikulum 2013 ini, kami meminta kepedulian pihak pusat untuk mendengarkan aspirasi kami demi mensukseskan generasi Papua yang cerdas dan bermartabat," tutupnya diiringi tepuk tangan tenaga pengajar yang hadir.



(rni/kha)