Anggota koalisi permanen Merah Putih adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar dan PBB. Partai Demokrat yang turut mengusung Prabowo-Hatta absen dalam deklarasi yang dihelat di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, itu.
Apabila duet Prabowo-Hatta gagal memenangkan pilpres, satu-satunya pilihan bagi koalisi permanen Merah Putih adalah menjadi oposisi. Seberapa kuat koalisi ini bila menjadi oposisi?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djayadi memprediksi Partai Golkar dan PPP akan cenderung bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, Partai NasDem, dan PKPI.
Istilah 'permanen' itu sendiri juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Menurut Djayadi sebuah koalisi terbentuk atas dasar kesamaan ideologi dan platform. "Ada juga yang ketiga, komoditi koalisi," papar Djayadi.
Komoditi koalisi dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk mendapatkan jabatan politik, misalnya di kabinet. Di sini koalisi permanen Merah Putih menghadapi masalah, karena belum tentu pasangan Prabowo-Hatta memenangkan pilpres.
"Nah di sini apa yang akan mereka bagi, jabatan belum ada kan?" kata Djayadi.
Sementara itu, sinyalemen berpaling ke Jokowi juga telah didengungkan oleh Waketum Golkar Agung Laksono.
"Sekarang arahnya ke Pak Prabowo tapi kemudian bisa saja ada perubahan pasca 22 Juli, ke Pak Jokowi tidak menutup kemungkinan. Sepanjang niatnya untuk kemajuan nasional, kalau (Jokowi) jadi presiden saya kira wajar saja kalau dibantu Partai Golkar (dalam menjalankan roda pemerintahannya)," ungkap Agung pada Minggu kemarin.
Sedang PPP juga telah bergolak. Waketum PPP Suharso Monoarfa mempertanyakan keputusan partainya ikut dalam koalisi Merah Putih. "Kita tidak pernah bicara soal koalisi permanen, yang ada keputusan tentang pencalonan presiden," kata Suharso.
(erd/nrl)











































