.webp)
Partai pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Senin (14/7/2014) kemarin mendeklarasikan koalisi permanen Merah Putih. Koalisi ini dimotori oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, dan beranggotakan PPP, PAN, Partai Golkar, dan PBB.
Sementara Partai Demokrat meski ikut mengusung Prabowo-Hatta, memilih absen dalam deklarasi koalisi permanen Merah Putih. Deklarasi koalisi yang dilakukan setelah hajatan pilpres ini pun memantik satu pertanyaan, apa tujuannya?
Direktur Riset Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengaku tertarik menganalisa tujuan Prabowo membentuk koalisi permanen yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta setelah pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Istilah 'permanen' itu sendiri juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Menurut Djayadi sebuah koalisi terbentuk atas dasar kesamaan ideologi dan platform. "Ada juga yang ketiga, komoditi koalisi," papar Djayadi.
Komoditi koalisi dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk mendapatkan jabatan politik, misalnya di kabinet. "Nah di sini apa yang akan mereka bagi, jabatan belum ada kan?" kata Djayadi.
Seorang petinggi partai politik pengusung Prabowo-Hatta menduga koalisi permanen 'Merah Putih' dibentuk sebagai upaya intimidasi politik. Tujuannya untuk mempengaruhi proses penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi jika diajukan sebagai sengketa pilpres.
Namun Djayadi tidak melihat tanda-tanda koalisi permanen Merah Putih bisa mempengaruhi dua lembaga tersebut. Dia menduga jika koalisi untuk intimidasi politik, maka itu untuk menggertak PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Hanura yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai capres-cawapres.
"Semacam menggertak PDIP dan Jokowi. Jika nanti Jokowi menang, ini lho kekuatan koalisi permanen di DPR," kata Djayadi.
Lalu, seberapa solid koalisi permanen Merah Putih jika menjadi oposisi?
(erd/nrl)
