Dugaan Permainan Politik Uang di Pilpres Dilaporkan ke KPK

Jakarta - KPK menyatakan membuka pintu seluas-luasnya, kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada temuan tentang politik uang dalam Pilpres ke KPK. Sejumlah LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, melaporkan adanya dugaan politik uang ke kantor lembaga antikorupsi itu.

"Kami melaporkan beberapa model kejahatan. Seperti politik uang dan intimidasi. Tapi dalam konteks ini yang terkait dengan KPK, yaitu politik uang," kata salah seorang anggota koalisi, Haris Azhar di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (15/7/2014).

Haris dan tim menemukan adanya dugaan permainan uang, yang melibatkan kepala daerah. Aparat di bawah sang kepala daerah, juga terindikasi ikut bermain.

"Beberapa yang umum misalnya seperti soal pengucuran uang ke beberapa kepala daerah dan juga mesin birokrasinya untuk dilakukan penekanan," ujar pria yang juga merupakan koordinator LSM KontraS ini.

Haris mengatakan, koalisi mengapresiasi langkah KPK yang berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kini, koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bergerak.

"Saya pikir KPK juga mengumpan baliknya kepada kami secara implisit mengatakan bahwa, mereka mendapatkan banyak informasi yang juga sama dengan yang kami dapatkan," tutur Haris yang datang bersama 15 orang anggota koalisi ini.

Jubir KPK Johan Budi sebelumnya menyatakan, bila ada laporan mengenai permainan politik uang yang melibatkan penyelenggara negara yakni kepala daerah atau pejabat penyelenggara Pemilu, maka itu menjadi wilayah kerja KPK. "Itu menjadi domain KPK, jika menyangkut penyelenggara negara," kata Johan.

(fjr/ndr)