Kenapa Quick Count RRI Mesti Dipersoalkan DPR?

Jakarta - Sejuta tanya dilayangkan pada para politisi di DPR yang menyoal quick count RRI. Padahal dari segi kemaslahatan, quick count RRI ini membantu menengahi diantara dua kubu Capres.

"DPR keterlaluan, sebagai lembaga publik RRI ini kredibel. Pada Pileg lalu, quick count mereka mendekati hasil KPU. Jadi hasil mereka cukup bagus dan netral," terang pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Selasa (15/7/2014).

Arie melihat ada segelintir orang yang memiliki nafsu kekuasaan yang besar yang tak terima dengan hasil yang dibeberkan RRI. Semestinya para politisi itu sadar, jangan karena kuasa justru berbuat zalim.

"RRI justru membantu menengahi dan RRI juga pasti mau dibuka diaudit metodologinya," urai dia.

Arie percaya Direktur RRI memiliki kredibilitas yang baik. Mereka juga pusat Litbang dan SDM serta jaringan yang kuat. Tak heran kalau di masa quick count Pileg, Presiden SBY sampai memberi pujian. Data dari quick count RRI menunjukkan hasil pasangan Prabowo-Hatta 47,51% dan Jokowi-JK 52,49%. Hasil resmi Pilpres memang wajib menunggu KPU.

"Kalau kemudian dituduh itu tidak beralasan. Ada pengamat yang mencurigai, justru pengamat itu yang patut dicurigai. Jadi mereka itu karena hasrat kuasa jadi mendahului nalar. Mereka terlalu picik menilai," urai Arie.

Yang mesti dilakukan semestinya lembaga penyiaran publik seperti RRI ini diapresiasi karena melakukan dan terlibat dalam proses demokrasi.

"Harus diapresiasi jangan diadili. Jangan memusuhi RRI. Saya harap RRI bisa terus mnjadi radio yang melayani publik dan banyak memberi kontribusi bagi rakyat," tutupnya.

(ndr/nal)