Tidak Sesuai Kewenangan DPD, Irman Gusman akan Gugat UU MD3

Jakarta, - Ketua DPD Irman Gusman menyebut kalau revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak sesuai dengan kewenangan lembaganya. Dia pun siap mengajukan gugatan MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan lakukan hal yang sama yaitu judicial review," ujar Irman di kediamannya, Jalan Denpasar, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Irman mengatakan, hal yang tidak sesuai dalam UU MD3 terhadap kewenangan lembaga negara yang dipimpinnya terkait dengan kewenangan pemeriksaan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"‎Dalam UUD 45 bahwa hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan. Tapi, dalam UU MD3 hanya dibuat di dalam DPD ada tahap pembahasan. Jadi itu tidak sejalan dengan UUD 45, karena UUD menyuruh untuk tindaklanjut bukan membahas," sebut senator asal Sumatera Barat itu.

Lanjutnya, dia menekankan kalau UU MD3 itu juga tidak sesuai dengan putusan MK soal penambahan kewenangan DPD yang diputuskan Maret akhir tahun lalu.

‎"Yang dimasukkan dalam UU MD3 itu hanya sepotong-potong. Kami tidak puas," ujarnya.

(rvk/hat)