Kata Theo, menyelenggarakan Munas Golkar pada 2014 sama saja melanggar konstitusi partai. Hal itu bertentangan dengan rekomendasi Munas Golkar di Riau 2009 lalu.
"Jadi kalau Munas dipercepat itu tidak ada istilahnya. Kalau di kita (Golkar) itu paling tinggi Munas, atau Munas luar biasa (Munaslub). Kalau schedule kita sesuai hasil keputusan Munas Riau, Munas berikutnya diadakan 2015," kata Theo.
Pernyataan itu diungkapkan Theo saat menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Irman Gusman, Jl Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2014).
"Jadi kalau DPP melaksanakan Munas 2014 ini, berarti DPP-nya melanggar keputusan Munas. Karena amanat dari munas, diadakan pada 2015," sambung Theo mempertegas.
Dikatakan Theo, yang mungkin dilakukan 2014 adalah Munaslub. Namun mengacu pada AD/ART Partai Golkar, menurutnya tidak ada alasan kuat untuk diadakannya Munaslub.
"Prosedurnya itu (Munaslub Golkar) bisa dilaksanakan kalau ada permintaan dari minimal 2/3 Ketua DPD I Golkar dari 33 provinsi," imbuh Theo.
(bar/mpr)











































