"Masyarakat sebenarnya tidak ada gejolak. Tapi, yang bergejolak ini kan para elite. Apapun hasil quick count yang berbeda ya mestinya dilihat dan dihargai. Kebesaran jiwa harus bisa dimulai. Karena itu kan bukan final dan keputusannya nanti ada di KPU, 22 Juli," ujar Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Sudharto P. Hadi di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Senin (14/7/2014).
Sudharto menyebut dua perbedaan dalam quick count tidak perlu direspon terlalu berlebihan. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum nanti yang menjadi penentu dan masyarakat sendiri yang akan menilai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia lain, Praktino mengatakan quick count menjadi bagian dari ilmu statistika yang sudah berkembang sejak lama. Menurutnya, setiap rilis hasil quick count punya perhitungan metodelogis yang perlu ditaati. Perhitungan kuantitas hasil data secara akurat menjadi bukti yang nanti dilihat oleh masyarakat.
"Melalui survei ini juga harus kita hargai, metodelogis yang mesti ditaati. Kami sangat mendukung asosiasi lembaga survei untuk melakukan penilaian dengan masing-masing metode dari lembaga survei tersebut. Dijelaskan kepada publik dan bisa dilihat hasilnya nanti itu yang kelihatan oleh masyarakat," kata Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut.
Praktino pun berharap kepada media massa sebagai kekuatan keempat negara demokrasi bisa menjadi penopang. Dia mengatakan kalau media massa tidak bisa menjadi kaki atau penopang maka bisa menjadi tanda kurang berhasilnya sistem demokrasi.
"Ini karena media yang bisa masuk ke rumah-rumah, masuk ke dapur sekaligus buat data dan memperkuat informasi. Oleh karena tu kalau pilar ke empat kita tidak maksimal maka beresiko dalam peran pers," katanya.
(hat/erd)











































