Ahok: Aku Tantang BPK Audit yang Lebih Keras

Jakarta - BPK menemukan permasalahan dalam penataan kampung deret yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi temuan BPK itu termasuk temuan lainnya, Ahok bersuara keras.

"Aku tantang BPK untuk audit yang lebih keras," kata Plt Gubernur DKI itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Dalam laporan BPK tersebut disebutkan, sebanyak 90 rumah didirikan di atas tanah negara. Selain itu, dana yang terserap juga tidak memenuhi target. Ahok mempertanyakan temuan BPK itu. Menurut Ahok, tidak ada yang salah dengan kampung deret yang telah dibangunnya itu. Sebab Badan Pertahanan Nasional (BPN) memberikan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) sertifikat bagi masyarakat yang tidak mampu di atas lahan negara.

Sementara itu, lahan negara dan lahan provinsi berbeda. Warga yang tinggal di lahan negara dapat membuat sertifikat, termasuk warga di kampung deret. Ia mencontohkan Monas. Kawasan seluas sekitar 80 hektar tersebut berdiri di atas lahan negara karena belum ada sertifikat.

"Masa pemerintah harus bikin sertifikat? Itu yang terjadi di aturan negara ini. Sekarang kalau masyarakat tinggal di tanah negara, bukan atas (tanah) provinsi, kami punya sertifikat, itu hak rakyat nggak? Iya. Jadi salahnya di mana?" gugatnya.

Ahok mengatakan, kampung deret di Petogogan, Jakarta Selatan, sudah memiliki sertifikat. Tanah yang diduduki warga di kawasan tersebut merupakan tanah negara.

"Ya kalau bukan (tanah negara) masa rakyat udah tinggal 15 tahun nggak boleh ajukan sertifikat? Nggak boleh bikin rumah?" tanyanya.

Mantan Bupati Belitung ini justru mempertanyakan mengapa BPK tidak membahas Tanah Abang dan Bantar Gebang di mana Pemprov DKI seharusnya menerima Rp 188 miliar. "Kenapa di zaman pilpres ini cuma nyerangnya KJP sama temuan kampung deret? Kampung deret juga bukan temuan kok. Sejak kapan Silpa dianggap temuan?" ujar Ahok.

Ia juga menantang BPK untuk melakukan audit lebih tegas. Jika hal-hal tadi dianggap bermasalah, seharusnya BPK memberikan pendapat disclaimer atau tidak memberikan pendapat. BPK justru memberikan pendapat wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013.

"Aku tantang BPK untuk audit yang lebih keras. Tapi tolong, kabupaten/kota lain provinsi standarnya harus kita," kata Ahok.

Ia menjelaskan, pada tahun 2012, tidak ada satu pun aset-aset DKI yang dibuat sertifikatnya. Sementara pada tahun 2013, sebanyak 35 sertifikat telah dibuat dari target 100 aset.

"Karena yang 65 nggak bisa dibuat, itu temuan. Dibandingkan 0 dan 35 lebih bagus mana? Logika aja," tuntas Ahok.

(kff/nrl)