Pengadilan Tinggi TUN Putuskan Patrialis Akbar Tetap Hakim MK

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta putuskan Patrialis Akbar tetap sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini berarti PT TUN membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Keppres Pengangkatan Patrialis sebagai hakim MK.

Melalui salinan putusan PT TUN yang diterima YLBHI, Senin (14/7/2014), ketua majelis PT TUN Dr Arifin Marpaung bersama Sugiya dan Iswan Herwin sebagai anggota majelis membatalkan putusan PTUN tanggal 23 Desember 2013 lalu. Putusan PTUN tersebut adalah membatalkan Keppres pengangkatan Patrialis.

Penggugat Keppres No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 itu adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Tergugatnya tak lain Patrialis Akbar sebagai tergugat I dan Presiden SBY sebagai tergugat II.

"Mengadili, menerima permohonan banding dari Tergugat II. Membatalkan putusan PTUN Jakarta tanggal 23 Desember 2013," kata Arifin dalam salinan putusan tanggal 11 Juni 2014 itu.

Seperti yang diketahui, Presiden SBY mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta itu pada pekan pertama Januari 2014. Menurut Menkum HAM Amir Syamsuddin, banding yang dilakukan presiden adalah tepat karena Keppres yang dikeluarkan tidak bermasalah.

"Itu saja alasannya," kata Amir pada 14 Januari 2014 silam.

(vid/jor)