Akankah Golkar Tetap Berada di Koalisi Permanen Jika Jadi Oposisi?

Jakarta - Koalisi merah putih yang terdapat Golkar di dalamnya membentuk koalisi permanen. Menurut pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, koalisi permanen yang notabene di luar pemerintahan ini merupakan perubahan yang bagus bagi Golkar.

"Banyak orang beranggapan tidak mungkin Golkar di luar pemerintahan, nah apakah sekarang ada perubahan di Golkar. Itu malah perubahan yang bagus," kata Hamdi Muluk saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/7/2014).

Menurut Hamdi, tidak masalah adanya koalisi permanen yang berada di luar pemerintahan. Asal para angota koalisi konsisten, koalisi permanen bisa menjadi penyeimbang pemerintah yang memimpin.

"Tidak masalah itu koalisi permanen, asal konsisten. Namun harus ada bentuk yang jelas," jelas Hamdi.

"Oposisi dengan di pemerintah itu sama-sama mulia, sama luhurnya. Jangan seolah-olah yang sedang memerintah saja yang penting," imbuhnya.

Di DPR periode 2014-2019, komposisi Koalisi Merah Putih, jika tak berubah, terdiri dari Gerindra (73 kursi), Golkar (91), Partai Demokrat (61), PAN (49), PKS (40), dan PPP (39). Total kursi koalisi ini berjumlah 353 kursi, atau 63 persen kursi DPR.

Sedangkan koalisi pro Jokowi, yang selama ini dikenal tanpa syarat, terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47), NasDem (35), dan Hanura (16). Total kursi koalisi ini berjumlah 207, atau 37 persen kursi DPR.

Dari komposisi tersebut, terlihat Koalisi Merah Putih yang akan membentuk koalisi permanen memiliki jumlah yang lebih besar dibanding Koalisi Pro Jokowi. Menurut Waketum Golkar Agung Laksono, koalisi ini berpotensi bermasalah jika Jokowi yang terpilih sebagai presiden.

(kha/trq)