Bima Arya Soal Quick Count: Dicek Rekam Jejaknya, Mana yang Bisa Dipercaya

Jakarta - Bima Arya memberi pendapat soal lembaga quick count yang tengah ramai diperbincangkan. Soal lembaga quick count ini memang menjadi perbincangan karena ada perbedaan dalam hasil di Pilpres. Apa kata Bima soal ini?

"Tentang lembaga survei, rakyat itu, masyarakat dan publik toh sudah bisa melihat rekam jejak masing-masing. Saya tidak usah sebut satu persatu lembaganya, tapi silakan warga bisa melihat rekam jejaknya ke belakang. dan bisa menjatuhkan pilihannya mana yang bisa dipercaya," terang Bima usai melakukan pelaporan LHKPN di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Bima melepas lencana wali kota Bogor saat ditanya wartawan soal quick count. Dia ingin berbicara dalam kapasitas pribadi bukan sebagai wali kota.

"Hitung cepat itu tujuan utamanya mengantisipasi kecurangan dengan catatan dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan transparan baik metode atau dananya. Jadi silahkan dilihat ketika ada yang dirilis, lembaga itu kredibel atau tidak. Itu saja," terang Bima yang pernah menjadi direktur di lembaga Charta Politika.

Menurut Bima juga, saat ini semua lembaga survei itu sudah tidak independen. Hampir semua memihak. Namun tidak ada yang salah selama bisa mempertanggungjawabkan secara metodologi.

"Sanksi yang paling utama tentu saja sanksi sosial. Ada kode etiknya di masing-masing asosiasi yang diterapkan secara konsisten," jelasnya.

Lalu apa saran Bima kepada tim Prabowo Hatta soal hasil quick count? "Saya kira yang disampaikan Pak Hatta Rajasa sudah jelas, Pak Hatta menyampaikan, tunggu tanggal 22 Juli. kedua, cooling down untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu kenyamanan. Menanti 22 juli ini, saya melihat harus cooling down lah," tutup politisi PAN ini.

(rna/ndr)