Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia: Lembaga Quick Count Harus Buka Data

Jakarta - Sejumlah lembaga quick count diragukan akurasi hasilnya. Anggota Gerakan Dekrit Rakyat, Romo Benny Susetyo, berpendapat lembaga penyelenggara quick count harus bersedia untuk membuka data yang diperoleh.

"Memang harus dibuka datanya. Penyandang dananya, metodenya, sektenya, variabelnya, populasinya, dan siapa orang-orang yang ditugaskan di TPS sehingga tidak ada yang dobel. Itu harus transparan," ujar Benny kepada media.

Hal itu ia sampaikan dalam acara bertajuk 'Wujudkan Pilpres Damai Tanpa Mengintervensi Suara Rakyat' yang diselenggarakan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di Galeri Cemara 6, Jl. HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2014).

Menurutnya, dengan mengecek data-data di atas publik akan dapat mengetahui lembaga mana yang kredibel maupun yang tidak kredibel, serta musabab perbedaan hasil quick count itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lain yang juga peneliti LIPI, Prof. Mochtar Pabottingi, menyebutkan bahwa ada salah satu kubu yang selalu menolak lembaga surveinya untuk dibuka data-datanya kepada masyarakat.

"Kita selalu lihat bagaimana salah satu kubu menolak lembaga surveinya untuk dihadapkan kedepan (masyarakat). Itu pertanda yang tidak baik. Transparansi adalah syarat mutlak demokrasi secara prosedural," tutur Mochtar.

Benny pun mempertanyakan alasan ketidakhadiran tiga lembaga survei dalam pemanggilan Persepi. Menurutnya, panggilan itu seharusnya dijadikan ajang bagi lembaga terkait untuk membela diri dengan mengungkapkan kredibilitasnya kepada publik.

"Justru kalau tidak datang, berarti ada masalah lembaga itu. Kalau memang lembaga itu fair dan kredibel ya harusnya datang," katanya.

(trq/trq)