Terima SK Pemberhentian dari Presiden, Bupati Karo: Apa Salah Saya?

- detikNews
Jumat, 11 Jul 2014 14:52 WIB
Kena Ukur Karo Jambi Surbakti (Foto: detikTV)
Medan -

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menyerahkan Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian Kena Ukur Karo Jambi Surbakti sebagai Bupati Karo masa jabatan 2011-2016. Surat itu diterima langsung oleh Kena Ukur.
 
Penyerahan itu berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat (11/7/2014). Acara itu disaksikan Sekretaris Daerah Sumut Nurdin Lubis, Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, serta Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban.
 
Gatot menyatakan apresiasi atas kebesaran hati Kena Ukur yang hadir dan langsung menerima langsung SK pemberhentiannya.
 
"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama memimpin Pemerintah Kabupaten Karo," ujar Gatot.
 
Surat Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2014, tertanggal 1 Juli 2014 itu disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah kepada Sekda Nurdin Lubis dan Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen di Jakarta pada 7 Juli lalu. Surat itu kemudian dibawa ke Medan dan kemudian diserahkan pada hari ini.
 
Dengan keputusan tersebut, maka Kena Ukur Karo Jambi Surbakti resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Karo. Sebagaimana UU Nomor 32 tahun 2004 dan surat Menteri Dalam Negeri berisikan petunjuk teknis pelaksanaan keputusan presiden dimaksud, maka Wakil Bupati Terkelin Brahmana akan melaksanakan wewenang dan tugas Bupati Karo.
 
Sementara, Kena Ukur Karo Jambi mengungkapkan tidak mengerti apa yang menjadi dasar pemberhentian dirinya sebagai Bupati Karo. "Apa salah saya? Di dalam SK juga tidak ada alasan pemberhentian," ujarnya.
 
DPRD Karo memberhentikan Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi melalui voting terbuka dalam rapat paripurna yang berakhir Maret lalu. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan pemberhentian, antara lain ketidakmampuan dalam menangani bencana letusan Gunung Sinabung, dan beberapa persoalan terkait etika politik, termasuk penempatan dan pemindahan pegawai tanpa sesuai prosedur. Usulan itu ditindaklanjuti, hingga kemudian keluar SK Presiden.



(rul/try)